Sejarah Singkat Kecamatan Batanghari, Lampung Timur

Oleh: Adi Setiawan

Berita Kolonisasi di Batanghari

(Sumber: Regerings-almanak voor Nederlandsch-Indië, 1942)

 

Kecamatan Batanghari saat ini menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Lampung Timur dengan luas wilayah 7.552, 54 Ha. Kecamatan yang mayoritas masyarakatnya bersuku Jawa ini merupakan sentra produksi padi di Lampung Timur dengan total luas sawah sekitar 4.085, 79 Ha.

Adapun secara geografis wilayah Kecamatan Batanghari berbatasan:

1.           Sebelah Utara                 : Kecamatan Pekalongan

2.           Sebelah Timur                : Kecamatan Sekampung dan Kecamatan Bumi Agung

3.           Sebelah Selatan              : Kecamatan Metro Kibang dan Kabupaten Lampung Selatan

4.           Sebelah Barat                 : Kecamatan Metro Kibang dan Kota Metro

Berdasarkan Regerings-almanak voor Nederlandsch-Indië tahun 1942, wilayah Batanghari mulai dibuka pada tahun 1940 dengan didatangkannya masyarakat dari Pulau Jawa dalam program kolonisasi atau transmigrasi. Dalam pembagian pemerintahan di zaman kolonial Hindia Belanda, wilayah Batanghari dibagi menjadi beberapa bedeng yakni Bedeng 38 hingga Bedeng 52 dengan camat pertama adalah Ramelan Kosasih yang memerintah antara tahun 1940-1942. Wilayah kolonisasi di Batanghari ini diproyeksikan sebagai lahan pertanian padi, sehingga daerah ini juga mendapatkan pasokan air dari Sungai Way Sekampung, yang dialirkan dari Bendung Argoguruh, Tegineneng melalui ledeng atau saluran irigasi.

Pada zaman Jepang sebagaimana masyarakat lainnya di Lampung, masyarakat Batanghari juga mendapatkan pengaruh dari pemerintahan militer Jepang. Kaum laki-laki saat itu dijadikan Romusha atau tenaga kerja paksa pada proyek-proyek pemerintah Jepang. Kekurangan pangan dan sandang juga menjadi bagian dari penderitaan yang dialami masyarakat Batanghari pada masa pendudukan Jepang.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia atau tepatnya saat terjadi Agresi Militer Belanda II, wilayah Batanghari menjadi front perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Tercatat bahwa wilayah Batanghari menjadi penyangga eksistensi dari pemerintahan Metro saat itu. Karena pada bulan Januari 1949 Metro dikuasai oleh pasukan Belanda maka pemerintahan darurat dan markas TNI dipindahkan ke wilayah Batanghari. Oleh karena itu pula, pasukan Belanda kemudian melancarkan operasi militer di Batanghari seperti di Bedeng 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48 dan 49. Tak sedikit dari operasi militer yang dilakukan pasukan Belanda itu menimbulkan korban jiwa dan kehancuran rumah warga.

Kemudian, saat terjadi pembentukan Pemerintahan Negeri di wilayah Karesidenan Lampung, melalui Ketetapan Residen Lampung Tanggal 3 September 1952 No. 153/D/1952, wilayah Kabupaten Lampung Tengah dibagi menjadi 9 Pemerintahan Negeri, yang salah satunya adalah Negeri Tribuwono dengan pusat pemerintahan di Banarjoyo meliputi penggabungan desa-desa yang tadinya masuk bilangan Marga Tiga yaitu desa-desa: 1. Banjarrejo, 2. Bumiharjo, 3. Balerejo, 5. Bumimas, 6. Sumberrejo, 7. Telogorejo, 8. Adiwarno, 9. Banarjoyo, 10. Nampirejo, 11. Rejoagung, 12. Sumberagung, 13. Sribesuki, 14. Selorejo, 15. Tejosari.

Dalam Praktek Sistem Pemerintahan Negeri tersebut dirasakan adanya kurang keserasian dengan Pemerintah Kecamatan dan keadanya ini menyulitkan tugas pemerintah. Oleh sebab itu Gubernur Kepala Daerah Tinggat I Lampung mulai tahun 1972 mengambil kebijaksanaan secara bertahap untuk menghapus Pemerintahan Negeri dengan jalan tidak lagi mengangkat Kepala Negeri yang telah habis masa jabatannya dan dengan demikian secara bertahap Pemerintahan negeri di Lampung Tengah hapus, sedangkan hak dan kewajiban Pemerintah Negeri beralih kepada Pemerintahan Kecamatan setempat.

Kemudian karena terjadinya pemekaran wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan dibentuknya Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999, maka wilayah Kecamatan Batanghari menjadi bagian dari Pemerintahan Kabupaten Lampung Timur. Adapun desa-desa yang mejadi bagian dari Kecamatan Batanghari saat ini diantaranya Banjarrejo, Bumiharjo, Balerejo, Batangharjo, Bumi Emas, Sumberrejo, Telogorejo, Adiwarno, Banarjoyo, Nampirejo, Balekencono, Rejoagung, Sumberagung, Sri Basuki, Selorejo, Buana Sakti dan Purwodadi Mekar.

Referensi:

Regerings-almanak voor Nederlandsch-Indië, 1942

Ketetapan Residen Lampung Tanggal 3 September 1952 No. 153/D/1952

Monograf Pemerintah Kecamatan Batanghari 2015

Soepangat, dkk. 1994. Sejarah Perjuangan Kemerdekaan di Lampung Buku I. Bandar Lampung: DHD Angkatan 45

 

 

Sunat Bong: Khitan Tradisional di Girikarto

Sunat atau khitan menjadi bagian dalam proses perkembangan kehidupan manusia, umumnya kaum Adam. Kebiasaan sunat atau khitan di Indonesia sering disematkan kepada penganut Islam, sebagai bagian dari ketaatan terhadap ajaran agama dalam sisi menjaga kesehatan sehingga bersih dari najis. Dalam Islam sunat dihukumi sebagai sunnah yang dianjurkan. Oleh karena itu setiap bayi atau anak laki-laki akan menemukan prosesi pengkhitanan dalam hidup mereka.

Oleh: Adi Setiawan

   Cengkal

            Menurut Asrorun Ni’mah Sholeh dan Lia Zahiroh (2021:1) di Indonesia khitan atau sunat telah menjadi bagian dari tradisi yang menyatu dalam siklus kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Khitan bahkan telah menjadi budaya. Dalam hal ini budaya yang berbasis pada ajaran agama. Khitan menjadi salah satu fase penanda dalam kehidupan sosial, di samping kelahiran, perkawinan, dan kematian. Oleh karena itu, tradisi skhitan atau sunat di sebagian masyarakat Indonesia dinilai sebagai sesuatu yang istimewa. Momentum khitan ini kemudian dirayakan dengan mengumpulkan sanak saudara, diisi dengan kegiatan perjamuan makanan.

            Menilik dari sisi sejarah Islam, praktik khitan setidaknya telah dijalankan oleh Nabi Ibrahim Alaihissalam. Praktek khitan bukan hanya ditemukan pada bangsa Arab atau wilayah di Timur Tengah saja. Masyarakat Mesir Kuno, bangsa-bangsa di Afrika, suku Aborigin di Australia, suku Maya, Inca serta Aztec di Benua Amerika juga memandang praktek khitan sebagai bagian dari hidup mereka (Risa Herdahita Putri, 2019).

            Praktek khitan atau sunat umumnya dilakukan oleh seseorang yang ahli dalam ilmu bedah, seperti dokter ataupun perawat medis. Saat ini sunat modern menjadi pilihan masyarakat karena dinilai memiliki beberapa kelebihan. Namun di Indonesia pada masa lampau, praktek sunat biasa dilakukan secara tradisional oleh seorang yang disebut mantri sunat atau juru supit.

Sebagai contoh sunat tradisonal ini adalah sunat juru supit bogem yang ada di daerah Sleman, Yogyakarta. Praktek sunat ini setidaknya telah ada sejak era kolonial yang dikenalkan oleh RN Notopandoyo dan masih bertahan hingga kini. RN Notopandoyo mengawali kiprahnya sebagai mantri sunat dengan berguru pada Raden Penewu Sutadi Hadiwiyoto, juru supit di Kraton. Metode sunat yang memadukan teknik gunting dan lipat ini diyakini tidak menyakitkan dan cepat sembuh (Nugroho Meidinata, 2022).

Praktek sunat seperti yang ada di Sleman, Yogyakarta nyatanya juga ditemui di tengah-tengah masyarakat Jawa di Lampung. Di Desa Girikarto, Sekampung, Lampung Timur yang semula menjadi bagian dari program Kolonisasi Sukadana mengenal sunat supit dengan sebutan sunat bong. Dalam sunat bong ini, biasa dilakukan oleh seorang juru sunat yang terlatih menggunakan peralatan sunat tradisional. Di Girikarto hingga awal tahun 2000an praktek sunat bong masih sering dilakukan. Seorang juru sunat, yang oleh masyarakat sebut Mbah Bong membuka praktek sunat di kediamannya. Sering kali Mbah Bong juga mendatangi pasien sunatnya di rumah masing-masing pasien dengan berjalan kaki atau mengendarai sepeda.

Setidaknya anak-anak yang lahir di bawah tahun 1980an di Desa Girikarto dan sekitarnya masih mengalami khitan tradisional ini. Usia khitan biasanya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Masyarakat Girikarto biasa menyunatkan anaknya di liburan kenaikan kelas. Anak-anak yang akan melakukan sunat biasanya memakai kemeja putih, bersarung dan berpeci hitam, satu ciri khas yang menandai jika anak-anak akan disunat. Prosesi sunat didampingi oleh orangtua dan pengkhitanan dilakukan dalam waktu yang tidak lama. Setelah dikhitan biasanya mereka akan mengenakan kain sarung dan pasang alat yang terbuat dari bambu dan serabut kelapa atau disebut cengkal. Cengkal berfungsi untuk menahan kain sarung tidak menempel pada bagian yang disunat. Lama luka sunat hingga sembuh sangat bervariasi, namun biasanya luka akan sembuh kurang lebih satu pekan setelah disunat. Setelah proses pengkhitanan selesai, keluarga anak yang dikhitan biasanya melakukan tradisi syukuran atau genduren. Tradisi ini mengundang sanak kerabat dan tetangga untuk memberikan doa kebaikan pada anak yang dikhitan.

Tradisi khitan atau sunat bong di Desa Girikarto saat ini dapat dikatakan sudah tidak ada lagi. Selain karena masyarakat yang lebih memilih khitan modern, estapet untuk melanjutkan ilmu sunat bong di Girikarto telah terputus. Tidak ada penerus yang melanjutkan ilmu sunat bong ini. Diakui bahwa sunat bong menjadi bagian dari tradisi menjaga kesehatan bagi masyarakat Girikarto di masa lalu. Keberadaan sunat bong di tengah-tengah masyarakat Girikarto juga menandai bahwa keberlanjutan budaya yang dibawa dari Pulau Jawa ke Lampung terjadi adanya. Mereka bukan hanya melestarikan budaya yang berkaitan dengan kesenian, pertanian dan sosial namun juga melanjutkan tradisi sunat bong.

Referensi:

Asrorun Ni’mah Sholeh dan Lia Zahiroh. 2021. Hukum dan Hikmah Khitan bagi Laki-laki dan Perempuan. Jakarta: Emir

Nugroho Meidinata. Metode Sunat Juru Supit Bogem: Digunting Terus Dilipat, Gak Dipotong?. Solopos tanggal 5 Januari 2022

Risa Herdahita Putri. Asal-Usul Sunat dalam Historia.id tanggal 18 Juni 2019

Melawan Lupa: Rapat Umum Ir. Sukarno di Lampung

Ir. Sukarno bertindak sebagai kepala negara sering melakukan perjalanan ke daerah guna meninjau pemerintahan. Kunjungan Presiden Indonesia pertama ini tercatat dalam sejarah pula, ia pernah mengunjungi Lampung. Tepatnya di tahun 1948, 1952 dan 1957. Lalu daerah-daerah mana sajakah yang presiden kunjungi?

Oleh: Adi Setiawan 

Rapat Umum Rakyat dengan Ir. Sukarno di Lapangan Enggal

(Sumber: Soepangat dkk, 1994:305) 

Mengingat kembali hasil Sidang PPKI I, tanggal 18 Agustus 1945 diputuskan bahwa Sukarno dan Mohammad Hatta dipilih secara aklamasi menjadi pengemban tugas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Keduanya dipandang sebagai dua sosok yang dapat diandalkan dalam memimpin urusan kenegaraan. Bersama dengan aparatur pemerintahan lainnya, Sukarno dan Mohammad Hatta kemudian menjalankan roda pemerintahan. Tugas utama dari pemerintahannya adalah menuntuskan kemerdekaan Indonesia yang kala itu masih menjadi tantangan karena dihadapkan pada keinginan Belanda untuk kembali merebut Indonesia. 

Perjalanan waktu kemudian membawa Indonesia dapat benar-benar terlepas dari bayang-bayang penjajahan Belanda. Setelahnya, fokus membangun pemerintahan terus diusahakan, walaupun masalah politik dan ekonomi sering muncul di sana-sini. Dalam menjalankan roda pemerintahan presiden dan wakil presiden seringkali melakukan perjalanan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri. 

Perjalanan di dalam negeri dilakukan dengan mengunjungi daerah-daerah, dengan agenda peninjauan ataupun agenda lainnya. Sukarno dan Mohammad Hatta tercatat sebagai dua pemimpin negara yang pernah melakukan kunjungan ke Lampung. Keduanya menyempatkan diri untuk bertemu dengan masyarakat Lampung disela-sela urusan pemerintahan. 

Kunjungan Sukarno di Lampung, tercatat dalam koran-koran bertitimangsa tahun 1948, 1952 dan 1957. Kunjungan Sukarno di Lampung pada tahun 1948, diberitakan oleh De West (05 Juli 1948). Kunjungan presiden di Lampung ini sebagai bagian dari tur daerah di Sumatera. Adapun agenda presiden di Lampung pada Juni 1948 itu adalah melakukan kesepakatan nota perdagangan dengan perusahaan asal Amerika Serikat, Mayer & Brown. Sejumlah utusan dari Amerika Serikat hadir. Adapun kesepakatan dagang yang diteken adalah mengirim 1000 ton lada Lampung ke Amerika Serikat pada akhir Juli 1948, sebagai pengiriman pertama dari kontrak sebanyak 5000 ton lada. 

Selain agenda dagang, pada tanggal 29 Juni 1948 Presiden Sukarno juga menggelar rapat umum di Lapangan Enggal, Tanjungkarang. Dalam rapat umum itu masyarakat Lampung memberikan sambutan hangat. Aksi defile tentara juga turut memeriahkan kehadiran presiden kala itu. Kehadiran Presiden Sukarno di Lampung, turut juga Ajudan Mayor Sugandhi, Sekretaris Negara Mr. A.K. Pringgodigdo, Gubernur Sumatera Mr. Tengku Muhamad Hasan. Nasir St. Pamuncak. Agenda lain yang dilakukan oleh presiden adalah meresmikan Makam Pahlawan Taman Bahagia dan menulis sebuah prasasti yang berbunyi "Badan dapat binasa, jiwa besar tetap hidup." Selain mengunjungi Tanjungkarang, presiden juga melakukan kegiatan rapat umum di Pringsewu, Metro, dan Kotabumi (Soepangat dkk, 1994:304-307). 

Monumen Taman Makam Pahlawan Tanjungkarang

(Sumber: Soepangat dkk, 1994:304) 

Kunjungan Presiden Sukarno tak berhenti di tahun 1948 itu saja. Empat tahun kemudian atau tepatnya 12 November 1952, Presiden Sukarno kembali berkunjung ke Lampung. Dengan mengendarai pesawat amfibi Catalina, rombongan presiden mendarat di Panjang. Rombongan disambut oleh Gubernur Sumtera Selatan, Mohammad Isa, Penjabat Panglima Teritori II, Kolonel Kosasih, dan Residen Lampung, Mr. Gele Harun (Indische Courant voor Nederland, 19 November 1952). 

Java Bode (14 November 1952) menggambarkan bahwa saat kedua pesawat amfibi lepas landas, terdengar suara "Merdeka" yang nyaring dari ratusan perahu nelayan yang ditambatkan di depan Pandjang, sementara perahu motor membunyikan sirene selama lima menit. Setelah Presiden memeriksa barisan kehormatan militer dan beristirahat selama satu setengah jam, perjalanan dilanjutkan melalui Telukbetung menuju Tanjungkarang. Ribuan orang berbaris di jalan untuk menyambut kepala negara, sementara banyak lengkungan kemenangan menghiasi jalan. 

Rapat Umum Ir. Sukarno di Gadingrejo Tahun 1952

(Sumber: Berandadesa, 04 April 2023) 

Di Tanjungkarang, Presiden Sukarno memberikan pidato di hadapan massa. Ia mengajak masyarakat untuk bekerja keras membangun negara. Ia mengakhiri pidatonya dengan mengajak hadirin untuk bersama-sama meneriakkan "Merdeka". Menteri Mononutu juga menyampaikan pidato dalam pertemuan itu, yang menghimbau agar tetap menjaga persatuan demi terwujudnya pembangunan kembali. 

Kunjungan Presiden Sukarno di Karesidenan Lampung kemudian berlanjut pada 13 November 1952. Presiden mengunjungi Gedongtataan, Gadingrejo, Talangpadang dan Kota Agung. Sama seperti di Tanjungkarang, presiden melakukan rapat umum dengan warga. Kunjungan presiden di Lampung ditutup dengan mengunjungi Kotabumi pada tanggal 14 November 1952. Rombongan presiden melakukan perjalanan dengan kereta api ke Kotabumi. Presiden juga menyempatkan diri menemui masyarakat di daerah Wai Petai (De Nieuwsgier, 24 November 1952). Kunjungan 14 November 1952 ini juga presiden lakukan di daerah Sumberjaya guna meresmikan Transmigrasi Biro Rekonstruksi Nasional (BRN) terhadap eks-laskar pejuang dari Tasikmalaya, Jawa Barat. 

Pada Maret 1957 Presiden Sukarno kembali ke Lampung. Presiden Sukarno melakukan lawatan seharian ke sejumlah daerah di Lampung. Agenda menemui masyarakat dalam sebuah rapat umum tidak lupa ia lakukan di Tanjungkarang. Presiden menyampaikan pidato dalam rapat umum yang disebut sebagai Pertemuan “Bhinneka Tunggal Ika.” Rapat umum bersama presiden ini, telah dipersiapkan jauh-jauh hari oleh panitia persiapan termasuk masyarakat Lampung dengan Komandan Resimen VI, Letnan Kolonel Worang (De Preangerbode, 20 Maret 1957).

 

^{Berita Kunjungan Sukarno di Lampung Tahun 1957}

^{(Sumber: De Preangerbode, 20 Maret 1957)} 

Sebagai wujud memperingati kunjungan Presiden Sukarno di Lampung, di beberapa daerah seperti di Sumberjaya, Lampung Barat dan Kota Agung, Tanggamus didirikan monumen Sukarno. Harapannya masyarakat akan teredukasi mengenai keberadaan peristiwa bersejarah yang terjadi di masa lampau bersama dengan presiden pertama Republik Indonesia itu. 

Referensi:

De Nieuwsgier, 24 November 1952

De Preangerbode, 20 Maret 1957

De West, 05 Juli 1948

Indische Courant voor Nederland, 19 November 1952

Java Bode, 14 November 1952

Soepangat, dkk. 1994. Sejarah Perjuangan Kemerdekaan di Lampung Buku I. Lampung: DHD Angkatan ‘45