Peristiwa di Sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

 

Oleh: Adi Setiawan

 

Proklamasi Kemerdekaan RI (minews.id)

A. Upaya-Upaya Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia

    Sebenarnya kalau kita lihat secara urutan waktunya, perjuangan melawan Belanda sekitar tahun 1942 hampir dapat diselesaikan yaitu dengan menyerahnya Belanda terhadap Jepang pada 9 Maret 1942 tanpa syarat. Sehingga secara langsung kebijakan politik di Indonesia dikendalikan oleh Jepang atau bangsa Indonesia beralih jajahan dari Belanda menjadi oleh Jepang, dalam waktu 1942–1945. Namun, sekitar tahun 1944 terjadi perang Pasifik antara Jepang dengan sekutu. Bahkan salah satu pulaunya yaitu Pulau Saipan telah diduduki oleh Amerika, Jepang pun mengalami kekalahan dalam perang tersebut. Akibatnya, sekitar 9 September 1944 Perdana Menteri Kaiso memberikan janji tentang kemerdekaan Indonesia, dengan maksud untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Maka bendera Indonesia pun mulai banyak dikibarkan tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang. 

    Pada 1 Maret 1945, Jenderal Kamakici Herada mengumumkan dibentuknya badan khusus untuk mem persiapkan kemerdeka an Indonesia dan terlahirlah organi sasi yang bernama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Cosakai), dengan tujuan untuk mempersiapkan hal-hal penting mengenai masalah tata pemerintahan negara Indonesia setelah merdeka. Adapun anggota yang terlibat dalam BPUPKI ini terdiri atas 60 orang Indonesia yang memiliki hak suara, serta 7 orang bangsa Jepang tetapi tidak memiliki hak suara, dengan ketuanya yang ditunjuk adalah Radjiman Widyodiningrat.

       BPUPKI ini diresmikan pada 29 Mei 1945 oleh seluruh anggota dan dua orang tokoh dari Jepang yang bukan anggota. Setelah diresmikan, badan ini langsung mengadakan sidang sejak 29 Mei–1 Juni 1945 dengan maksud membicarakan filsafat negara yang akan dijadikan landasan. Tokoh-tokoh yang mengusulkan dasar negara itu adalah Muhamad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pada sidang 29 Mei 1945, Muhamad Yamin mengajukan rancangan untuk dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Sementara, pada 31 Mei 1945 kembali diadakan sidang, dan ada usulan dari Supomo mengenai racangan dasar negara yang terdiri atas persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah dan keadilan sosial. Pada sidang berikutnya pada 1 Juni 1945 giliran Ir. Soekarno yang mengajukan lima rancangan dasar negara, dan memberi nama Pancasila yang berisi kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang maha esa.

   Kemudian persidangan itu ditunda dan akan dimulai kembali rencananya pada Juli 1945. Tetapi pada 22 Juni 1945 sembilan orang anggota yaitu Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Muhamad Yamin, Ahmad Subardjo, A. A. Maramis, Abdulkahar Muzakar, K.H. Wachid Hasyim, K.H. Agus Salim dan Abikusno Tjokrosujoso membentuk panitia kecil yang menghasilkan dokumen yang berisi asa dan tujuan negara Indonesia Merdeka. Dokumen tersebut kemudian di kenal dengan nama Piagam Djakarta, yang isinya adalah sebagai berikut.

1. Ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

3. Persatuan Indonesia.

4. Kerakyatan yang dipimpih oleh hikmat kebijaksanaan dalam per musyawaratan atau perwakilan.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

   Piagam Djakarta tersebut kemudian dijadikan se bagai Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam merumuskan Piagam Djakarta yang akan dijadikan sebagai dasar negara terdapat perubahan pada bagian pertama, yaitu “Ketuhanan dengan berkewajiban men jalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, hal ini dilakukan karena mempertimbangkan penduduk Indonesia yang saat itu pun sudah menunjukkan keragaman dari segi agamanya. Adapun isi Piagam Djakarta selengkapnya adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

    Seperti yang telah direncanakan, persidangan BPUPKI digelar kembali pada 10–16 Juli 1945. Di dalam per sidangan kali ini yang dibicarakan ialah rencana pem buatan Undang-Undang Dasar dan rencana lainnya yang berkaitan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada 11 Juli 1945 diadakan salah satu rapat, dan dibentuklah panitia perancang Undang-Undang Dasar yang terdiri atas 20 orang anggota BPUPKI. Kedua puluh orang tersebut yaitu:

1. Ir. Soekarno                                     11. Mr. Susanto Tirtoprojo

2. R. Otto Iskandardinata                    12. Mr. Sartono

3. B.P.H. Purbaya                                13. K.P.R.T. Wongso Negoro

4. K.H. Agus Salim                             14. K.R.T.H. Wuryaningrat

5. Mr. Akhmad Sobardjo                     15. Mr. R.P. Singgih

6. Mr. Soepomo                                   16. Tan Eng Hoa

7. Mr. Maria Ulfah Santoso                 17. dr. P.A. Husein Djajadiningrat

8. K.H. Wahid Hasjim                         18. dr. Sukirman Wirjosandjojo

9. Parada Harahap                               19. A.A. Maramis

10. Mr. J. Latuharhary                         20. Miyano

         Selama sidang kedua BPUPKI ini, mereka berhasil membuat Rancangan Undang-Undang Dasar untuk Indonesia merdeka. Posisi Jepang dalam Perang Pasifik semakin terpojok, dan siap mengalami kekalahan. Pada saat itu Jepang mem berikan izin kepada Indonesia untuk membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai pengganti BPUPKI, pada 7 Agustus 1945, dan pada 9 Agustus tiga orang tokoh bangsa Indonesai dipanggil oleh Panglima Mandala Asia Tenggara Marsekal Terauci ke Saigon sekarang namanya menjadi Ho Chi Min City (Vietnam) untuk menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia. Untuk pelaksanaannya dibentuklah PPKI, serta sebagai wilayah kekuasaan Indonesia ialah semua wilayah bekas Jajahan Belanda. Adapun ketiga tokoh yang dipanggil tersebut ialah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan dr. Radjiman Widyodiningrat.

   Jumlah anggota PPKI itu lebih kecil dibandingkan dengan anggota BPUPKI yaitu hanya 21 orang dengan Ir. Soekarno sebagai ketuanya, serta Drs. Moh. Hatta sebagai wakilnya. Tetapi tanpa seizin Jepang keanggotaan PPKI ditambah 6 orang menjadi 27 orang. PPKI ini tidak pernah diresmikan dan pengurusnya tidak dilantik sampai saat Jepang menyerah pada tentara sekutu pada 14 Agustus 1945, tetapi kegiatannya telah mampu untuk menjalankan fungsinya sampai badan ini pun sempat merumuskan Proklamasi. Sesuai dengan rencana PPKI akan bersidang pada 18 Agustus 1945.

B. Peristiwa Menjelang Proklamasi 17 Agustus 1945

1. Jepang Menyerah Kepada Sekutu

Pada 6 dan 9 Agustus 1945, pasukan udara Sekutu menjatuhkan bom masing-masing di kota Hiroshima dan Nagasaki. Hal ini mendorong Jepang untuk segera mengambil keputusan penting.  Akibat pengeboman Kota Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika mengakibatkan Jepang kehilangan kekuatan, sehingga Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Pada pertemuan di Saigon (Vietnam) tanggal 11 Agustus 1945 pukul 11.40 waktu setempat kepada para pemimpin bangsa Indonesia (Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Dr. Radjiman Wediodiningrat), Jenderal Besar Terauchi menyampaikan hal-hal berikut.

1) Pemerintah Jepang memutuskan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia.

2) Untuk melaksanakan kemerdekaan dibentuk PPKI sebagai pengganti BPUPKI.

3) Pelaksanaan kemerdekaan segera dilakukan setelah persiapan selesai dilakukan dan secara berangsur-angsur dari Pulau Jawa, baru disusul oleh pulau lainnya.

4) Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda.

5) Pada tanggal 7 Agustus 1945 diumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Docuritsu Junbi Inkai. PPKI diketuai Ir. Soekarno dan wakil ketuanya Drs. Moh. Hatta.

2. Peristiwa Rengasdengklok

    Penyerahan Jepang kepada Sekutu menyebabkan reaksi yang berbeda di antara para tokoh pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Para anggota PPKI, seperti Soekarno dan Hatta tetap menginginkan proklamasi dilakukan sesuai mekanisme PPKI. Alasannya kekuasaan Jepang di Indonesia belum diambil alih. Tetapi, golongan muda, seperti Tan Malaka dan Sukarni menginginkan proklamasi kemerdekaan dilaksanakan sesegera mungkin. Para pemuda mendesak agar Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Alasan mereka adalah Indonesia dalam keadaan vakum atau kekosongan kekuasaan. Pertentangan pendapat antara golongan tua dan golongan muda inilah yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa Rengasdengklok. Bagaimana jalannya peristiwa Rengasdengklok? Di mana lokasi peristiwa Rengasdengklok? Mari kita simak uraian di bawah ini!

a. Golongan Tua

Mereka yang dicap sebagai golongan tua adalah para anggota PPKI yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta. Mereka adalah kelompok konservatif yang menghendaki pelaksanaan proklamasi harus melalui PPKI sesuai dengan prosedur maklumat Jepang pada 24 Agustus 1945. Alasan mereka adalah meskipun Jepang telah kalah, kekuatan militernya di Indonesia harus diperhitungkan demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Kembalinya Tentara Belanda ke Indonesia dianggap lebih berbahaya daripada sekadar masalah waktu pelaksanaan proklamasi itu sendiri.

b. Golongan Muda

Menanggapi sikap konservatif golongan tua, golongan muda yang diwakili oleh para anggota PETA dan mahasiswa merasa kecewa. Mereka tidak setuju terhadap sikap golongan tua dan menganggap bahwa PPKI adalah bentukan Jepang. Oleh karena itu, mereka menolak jika proklamasi dilaksanakan melalui PPKI. Sebaliknya, mereka menghendaki terlaksananya proklamasi kemerdekaan dengan kekuatan sendiri, terbebas dari pengaruh Jepang. Sutan Syahrir termasuk tokoh pertama yang mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Sikap golongan muda secara resmi diputuskan dalam rapat yang diselenggarakan di Pegangsaan Timur Jakarta pada 15 Agustus 1945. Hadir dalam rapat ini Chairul Saleh, Djohar Nur, Kusnandar, Subadio, Subianto, Margono, Armansyah, dan Wikana. Rapat yang dipimpin Chairul Saleh ini memutuskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan masalah rakyat Indonesia sendiri, bukan menggantungkan kepada pihak lain. Keputusan rapat kemudian disampaikan oleh Darwis dan Wikana pada Soekarno dan Hatta di Pegangsaan Timur No.56 Jakarta. Mereka mendesak agar Proklamasi Kemerdekaan segera dikumandangkan pada 16 Agustus 1945. Jika tidak diumumkan pada tanggal tersebut, golongan pemuda menyatakan bahwa akan terjadi pertumpahan darah. Namun, Soekarno tetap bersikap keras pada pendiriannya bahwa proklamasi harus dilaksanakan melalui PPKI. Oleh karena itu, PPKI harus segera menyelenggarakan rapat. Prokontra yang mencapai titik puncak inilah yang telah mengantarkan terjadinya peristiwa Rengasdengklok.

c. Membawa Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok

Di tengah suasana pro dan kontra, golongan pemuda memutuskan untuk membawa Soekarno dan Hatta ke luar Jakarta. Pilihan ini diambil berdasarkan kesepakatan rapat terakhir golongan pemuda pada 16 Agustus 1945 di Asrama Baperpi, Cikini, Jakarta. Tujuannya untuk menjauhkan Soekarno Hatta dari pengaruh Jepang. Untuk melaksanakan pengamanan Soekarno dan Hatta, golongan pemuda memilih Shodanco Singgih, guna menghindari kecurigaan dan tindakan militer Jepang. Untuk memuluskan jalan, proses ini dibantu berupa perlengkapan Tentara PETA dari Cudanco Latief Hendraningrat. Soekarno dan Hatta kemudian dibawa ke Rengasdengklok. Ketika anggota PETA Daidan Purwakarta dan Daidan Jakarta mengadakan latihan bersama, terjalin hubungan yang baik di antara mereka.

   Di Jakarta, dialog antara golongan muda yang diwakili oleh Wikana dan golongan tua Ahmad Subardjo mencapai kata sepakat. Proklamasi Kemerdekaan harus dilaksanakan di Jakarta dan diumumkan pada 17 Agustus 1945. Golongan pemuda kemudian mengutus Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subardjo ke Rengasdengklok dalam rangka menjemput Soekarno dan Hatta. Ahmad Subardjo memberi jaminan pada golongan pemuda bahwa Proklamasi Kemerdekaan akan diumumkan pada 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12.00. Dengan jaminan itu, Cudanco Subeno (Komandan Kompi PETA Rengasdengklok) bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta untuk kembali ke Jakarta dalam rangka mempersiapkan kelengkapan untuk melaksanakan Proklamasi Kemerdekaan.

3. Perumusan Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

      Peristiwa Rengasdengklok telah mengubah jalan pikiran Soekarno Hatta. Mereka telah menyetujui bahwa Proklamasi Kemerdekaan harus segera dikumandangkan. Soekarno dan Hatta tiba di Jakarta pada pukul 23.00. Setelah singgah di rumah masing-masing, mereka langsung menuju rumah kediaman Laksamada Maeda. Hal ini dilakukan karena pertemuan Soekarno dengan Mayjen Nishimura dalam rangka membahas Proklamasi Kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945 tidak membuahkan hasil. Soekarno baru sadar bahwa berbicara dengan penjajah tidak ada gunanya. Nishimura melarang Soekarno dan Hatta untuk melaksanakan rapat PPKI dalam rangka melaksanakan Proklamasi Kemerdekaan. 

      

      Pertemuan di rumah Laksamana Maeda dianggap tempat yang aman dari ancaman tindakan militer Jepang karena Maeda adalah Kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut di daerah kekuasaan Angkatan Darat. Di kediaman Maeda itulah rumusan teks proklamasi disusun. Hadir dalam pertemuan itu Sukarni, Mbah Diro, dan B.M.Diah dari golongan pemuda yang menyaksikan perumusan teks proklamasi. Semula golongan pemuda menyodorkan teks proklamasi yang keras nadanya dan karena itu rapat tidak menyetujui. Berdasarkan pembicaraan antara Soekarno, Hatta, dan Ahmad Soebardjo, diperoleh rumusan teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno yang berbunyi:

Proklamasi

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo yang sesingkatsingkatnya.

Djakarta, 17-8-‘05

Wakil-wakil bangsa Indonesia

 

Teks Proklamasi Tulisan Soekarno (twitter.com)

    Setelah teks proklamasi selesai disusun, muncul permasalahan tentang siapa yang harus menandatangani teks tersebut. Hatta mengusulkan agar teks proklamasi itu ditandatangani oleh seluruh yang hadir sebagai wakil bangsa Indonesia. Namun, dari golongan muda Sukarni mengajukan usul bahwa teks proklamasi tidak perlu ditandatangani oleh semua yang hadir, tetapi cukup oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Soekarno yang nantinya membacakan teks proklamasi tersebut. Usul tersebut didasari bahwa Soekarno dan Hatta merupakan dwitunggal yang pengaruhnya cukup besar di mata rakyat Indonesia. Usul Sukarni kemudian diterima dan Soekarno meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi tersebut, disertai perubahan-perubahan yang disetujui bersama. Terdapat tiga perubahan pada naskah tersebut dari yang semula berupa tulisan tangan Soekarno, dengan naskah yang telah diketik oleh Sayuti Melik. Perubahan-perubahan itu adalah sebagai berikut.

a. Kata “tempoh” diubah menjadi “tempo”.

b. Konsep “wakil-wakil bangsa Indonesia” diubah menjadi “atas nama bangsa Indonesia”.

c. Tulisan “Djakarta 17-08-‘05”, diubah menjadi “Djakarta, hari 17 boelan 8 Tahoen ‘05”.

d. Setelah selesai diketik, naskah teks proklamasi tersebut ditandatangani oleh Soekarno-Hatta, dengan bunyi berikut ini.

Proklamasi

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo yang sesingkatsingkatnya.

Djakarta, hari 17 boelan 8 Tahoen ‘05

Atas nama bangsa Indonesia

Soekarno–Hatta

Perlawanan Bangsa Indonesia Terhadap Kolonialisme dan Imperealisme

1. Perlawanan Terhadap Portugis

 a. Pelawanan Rakyat Ternate

Latar belakangnya adalah Portugis memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku dan upaya Kristenisasi yang tidak simpatik. Akibatnya rakyat Maluku dengan dipimpin Sultan Khairun menyerang benteng Portugis. Portugis berhasil didesak, mereka kemudian memintai damai dengan mengundang Sultan Khairun ke dalam benteng.Namun Portugis berbuat licik, Sultan Khairun dibunuh. Rakyat Maluku bertambah marah. Pengganti Sultan Khairun, Sultan Baabulah (anak Sultan Khairun)  berhasil mengusir Portugis dari Maluku pada tahun 1577.

 b. Pelawanan Rakyat Aceh

Keberadaan Portugis di Malaka, membuat kegiatan perdagangan menurun. Para pedagang kemudian berpindah ke Aceh. Aceh menjadi ramai sementara Malaka menjadi sepi. Melihat hal itu, Portugis tidak senang dan berencana menyerang Aceh. Aceh pun juga berniat menyingkirkan Portugis sejak pemerintahan Sultan Ali Mughayat Syah. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh menyerang Malaka, namun belum berhasil mengalahkan Portugis.

c. Perlawanan Rakyat Demak

Tahun 1513 Demak mneyerang Malaka dengan dipimpin Adipati Unus, tetapi Portugis belum berhasil dikalahkan. Baru pada tahun 1527, pasukan Demak yang dipimpin Fatahillah berhasil merebut kota Sunda Kelapa dari tangan Portugis. Kota itu kemudian diubah namanya menjadi Jayakarta.      

 2. Perlawanan Terhadap VOC

 a. Perlawanan Kerajaan Banten

Perlawanan dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa, karena VOC memaksa memonopoli perdagangan di Banten. VOC melakukan devide et impera antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan Sultan Haji. Strategi tersebut berhasil mengalahkan Sultan Ageng Tirtayasa. Pada akhirnya Belanda mampu menguasai Banten dan perdagangan stelah adanya Perjanjian Banten 1683.

 

b. Perlawanan Kerajaan Mataram Islam

Pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, Mataram menyerang Batavia. Serangan terjadi dalam dua periode :

· Tahun 1628, di bawah pimpinan Tumenggung Baureksa, Bupati Kendal, Tumenggung Sura Agul-Agul Tumenggung Mandurareja dan Tumenggung Upasanta. Serangan ini gagal akibat pertahanan VOC yang kokoh, perhitungan yang meleset, kemudian kurang persiapan dalam perbekalan sehingga prajurit mengalami kelaparan, serta menurunnya semangat perang dari pasukan Mataram Islam karena kelelahan.

· Tahun 1629, di bawah pimpinan Kyai Adipati Purbaya, K.A Juminah dan K.A Puger. Pada awal penyerangan Mataram berhasil mendesak VOC dibenteng Holandia, Bommel dan Weesp. Namun karena kokohnya pertahanan VOC dan persediaan makanan yang kurang akibat lumbung beras yang dibakar oleh VOC, membuat serangan ini gagal.

 

c. Perlawanan Kerajaan Makassar

Dengan dipimpin Sultan Hasanuddin, Makassar menyerang VOC. Tapi VOC memilih strategi adu domba antara Sultan Hasanuddin dengan Aru Palaka (Raja Bone). Akhirnya Makassar dapat dikalahkan. Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani Perjanjian Bongaya 1667. VOC berhasil memopoli perdagangan dan merebut wilayah Makassar. Tetapi karena kegigihannya Sultan Hasanuddin oleh Belanda dijuluki Ayam Jantan Dari Timur.

2.Perlawanan Terhadap Pemerintah Kolonial Hindia Belanda

a.Perang Pattimura 1817

Latar belakang perlawanan adalah kesewenang-wenangan dan mopoli perdagangan oleh Belanda. Rakyat Maluku diberi beban melakukan penyerahan wajib dan para pemudanya disuruh menjadi serdadu yang akan dikirim ke Jawa. Hal ini oleh rakyat Maluku dirasakan berbeda dengan pemerintahan Inggris sebelumnya. Karena itu Thomas Matulessy (Kapitan Pattimura) dengan teman-temannya seperti Anthonie Rhebok, Philip Latumahina, dan  Cristina Martha Tiahahu menyerang Bentebg Duurstede. Namun dalam perlawanan itu banyak pemimpin yang tertangkap dan pada tanggal 16 Desember 1817 Pattimura dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung di benteng New Victoria.

b.Perang Diponegoro 1825-1830

Latar belakang perlawanan adalah campur tangan Belanda dalam keraton Yogyakarta, penderitaan rakyat akibat setoran pajak dan kerja paksa, kekuasaan raja yang semakin menyempit, penghasilan bangsawan yang semakin berkurang akibat daerah-daerah diambil alih Belanda, serta sebab khusus karena adanya pembuatan jalan oleh Belanda yang melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro. Dalam perlawanan yang meletus pada 1825 Pangeran Diponegoro di bantu  Kiai Mojo, Sentot Ali Basa Prawirodirjo, dan Pangeran Mangkubumi. Pusat pergerakan ialah di Selarong. Sistem yang dipergunakannya adalah perang gerilya dan perang sabil. Siasat Belanda untuk mengalah perlawanan adalah dengan cara:

 1) siasat Benteng Stelsel, di setiap daerah yang dikuasai didirikan benteng yang mempersempit gerilya Pangeran Diponegoro sehingga pasukannya terpecah-pecah;

2) mengangkat kembali Sultan Sepuh;

3) mempergunakan politik devide et impera.

 Dengan siasat benteng stelsel, ruang gerak P. Diponegoro menjadi menyempit. Ia tertangkap di Magelang pada tahun 1830, kemudian diasingkan ke ke Menado lalu dipindahkan ke Makassar.

c. Perang Paderi 1821-1837

    Perang ini terjadi di Sumatra Barat. Awalnya perang ini muncul karena pertentangan antara Kaum Paderi (ulama) dengan Kaum adat. Kaum Paderi tidak setuju dengan kebiasaan Kaum Adat seperti berjudi, sabung ayam dan mabuk-mabukan. Belanda kemudian ikut campur dengan memihak Kaum Adat. Tetapi setelah kaum adat sadar akan bahaya Belanda, mereka bergabung dengan kaum padri melawan Belanda sejak tahun 1832. Tokoh Paderi seperti Tuanku Imam Bonjol, Haji Sumanik, Haji Pasaman, dan Haji Miskin.Dalam peperangan tersebut Belanda mendatangkan Letkol Roaf, Letkol Michels, dan Letkol Elout. Belanda di bawah Van den Bosch menggunakan Sistem Benteng Stelsel dan dikirimlah bantuan di bawah pimpinan Sentot Ali Basa Prawirodirjo yang kemudian memihak kepada kaum padri. Sentotpun dibuang ke Cianjur. Kemudian Belanda menyerang kota Bonjol dan mengadakan Perjanjian Plakat Panjang (1833), yang isinya:

a. penduduk dibebaskan dari pembayaran pajak atau kerja rodi,

b. Belanda akan menjadi penengah jika timbul perselisihan antarpenduduk,

c. perdagangan dilakukan hanya dengan Belanda, dan

d. penduduk boleh mengatur pemerintahan sendiri.

Dengan siasat Benteng Stelsel, Belanda mengepung benteng Bonjol pada tanggal 25 Oktober 1937 sehingga Imam Bonjol tertangkap dan dibuang ke Cianjur. Pada tahun 1854, Imam Bonjol wafat di Manado.

 

d. Perang Jagaraga Bali 1841-1849

Penyebab utama adalah kehendak belanda menghapuskan Hak Tawan Karang (hak kerajaan yang ada di Bali untuk merampas kapal yang terdampar di pantai Bali). Namun hal itu ditolak oleh raja-raja di Bali seperti raja Karangasem, Buleleng, dan Badung. Perang ini dipimpin raja Buleleng dengan patihnya I Gusti Ketut Jelantik. Sekalipun rakyat Bali telah melakukan Perang Puputan (sampai titik darah penghabisan), Belanda berhasil menguasai Bali pada 1849.

e. Perang Aceh 1873-1904

Penyebabnya adalah adanya Perjanjian Siak 1858 yang melanggar kedaulatan Aceh, adanya Traktat Sumatra 1871 yang memberikan hak Belanda untuk menguasai Sumatera dan keinginan Belanda melaksanakan Pax Nederlandica. Dalam perlawanan, rakyat Aceh mengumandangkan Perang Sabil (perang dijalan Allah Swt). Akibatnya Belanda merasa kerepotan untuk memadamkannya. Para pejuang Aceh diantaranya Tengku Cik Ditiro, Panglima Polem, Teuku Umar, Cut Nyak Dien, Cut Mutia dan Pocut Meurah Intan. Untuk memadamkan perlawanan Aceh, Belanda mengirimkan Cristian Snouck Horgonje. Ia berhasil meneliti keadaan dan memerintahkan pasukan Belanda (pasukan Marsose) menggempur habis-habisan rakyat Aceh tanpa berhenti.  Karena Aceh sudah tidak berdaya, Belanda mengeluarkan Plakat Pendek yang isinya: a) Aceh mengakui kedaulatan Belanda di Sumatra, b) Aceh tidak akan berhubungan dengan negara asing, dan c) Aceh akan menaati perintah Belanda.

f. Perang Banjar 1857-1905

Pertempuran ini terjadi karena Belanda banyak campur tangan di istana, banyak perkebunan yang dikuasai Belanda, Belanda berusaha menguasai Kalimantan, dan disingkirkannya pewaris takhta, Pangeran Hidayatullah, membawa kemarahan rakyat yang terus berusaha melawan Belanda di bawah pimpinan Pangeran Antasari. Namun perlawanan ini tidak berlangsung lama, perjuangannya dilanjutkan oleh putranya yang bernama Muhamad Seman.

g. Perang Sisingamangaraja 1878-1907

Sisingamangaraja XII melawan Belanda di daerah Tapanuli di tepi Danau Toba. Penyebab perlawanan ini adalah daerah Batak diperkecil oleh Belanda. Belanda melaksanakan Pax Nederlandica. Tahun 1878 Sisingamangaraja XII menyerang Belanda di Tarutung (tahun 1894). Belanda menyerang dan membakar daerah pusat kerajaan Tapanuli (1907). Sisingamangaraja XII gugur bersama putra-putrinya sehingga berakhirlah perjuangannya.