Berita Banjir di Sekampung Tahun 1952 di Koran Belanda

 Penulis: Adi Setiawan

Berita Banjir di Sumatra Selatan

Teks:

Evenals overal elders heert men j ook in Zuid-Sumatra ernstig te lijden van zware overstromingen. Op enige plaatsen in de Lampongse i gebieden werden wegen vernield. In Metro en Batanghari werd de padiaanplant over een oppervlakte van respectievelijk 75 ha en 45 ha bej schadigd en door bandjir meegesleurd. iln het onderdistrict Sekampung is ongeveer 60 ha sawah onder water komen te staan.

Terjemahan:

Seperti di tempat lain, Sumatera Selatan juga terkena dampak serius dari banjir besar. Jalan rusak di beberapa tempat di daerah Lampung. Di Metro dan Batanghari, tanaman padi seluas 75 ha dan 45 ha masing-masing rusak dan terseret bandjir. Di Kecamatan Sekampung, sekitar 60 hektare sawah tergenang air (diterjemahkan melalui google terjemah).

Pemberitaan mengenai terjadinya banjir di Sekampung (sekarang Kecamatan Sekampung, Lampung Timur) terjadi pada bulan Februari 1952. Adapun beberapa koran dan majalah yang memberitakan hal ini adalah Java-bode, handels-en advertentieblad voor Nederlandsch-indie dan Indische courant voor Nederland. Pada Java-bode dan handels-en advertentieblad voor Nederlandsch-indie berita banjir dipublikasikan pada 2 Februari 1952, sementara Indische courant voor Nederland memberitakan banjir pada 9 Februari 1952.

Java-bode 02-02-1952

Berita terkait banjir di Sekampung ini merupakan bagian dari berita-berita mengenai wilayah Sumatra Selatan. Pada pemberitaan juga disampaikan bahwa untuk wilayah Lampung pada bulan Februari 1952 selain Sekampung juga diberitakan banjir juga terjadi di Metro dan Batanghari. Peristiwa banjir itu setidaknya telah berdampak pada 60 hektar sawah di Sekampung tergenang. Hal yang sama banjir merendam pada 75 hektar sawah di Metro dan 45 hektar di Batanghari.

Indische courant voor Nederland 09-02-1952

Pada artikel yang sama juga diberitakan terjadi banjir di Sumatra Selatan berdampak pada rusaknya jembatan dan jalan di Palembang, yang mengakibatkan terhentinya angkutan barang menuju Bengkulu. Jalan antara Prabumulih dan Muaraenim tergenang air di sebelas titik hingga ketinggian mencapai tiga perempat meter. Jalan antara Palembang dan Jambi juga menjadi sulit diakses untuk lalu lintas. Akibat penimbunan sampah, jembatan besi "Bunga Mas" di jalan antara Curup dan Lahat hanya dibuka untuk kendaraan dengan beban maksimal setengah ton.

 

Menengok Kembali Pugung Raharjo

Penulis: Adi Setiawan

Letak Pugung Raharjo

Desa Pugung Raharjo merupakan bagian dari administrasi wilayah Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur. Desa ini mudah dijangkau, karena letaknya yang strategis antara Bandar Lampung dengan Sribawono. Begitupun desa yang menyandang sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Sekampung Udik ini juga sangat mudah diakses, baik dari Kota Metro maupun Kota Sukadana. Sehingga Pugung Raharjo sejatinya menjadi daerah yang memiliki potensi luar biasa dalam pengembangan kegiatan ekonomi.

Nilai Sejarah Pugung Raharjo

Jika kita kembali pada sejarah, nama Pugung Raharjo menunjukan pada suatu kejayaan peradaban di masa lampau. Tinggalan sejarah menunjukan bahwa di era kuno, wilayah Pugung Raharjo menjadi pusat pertukaran budaya dan interaksi ekonomi umat manusia di masa lampau. Harus disadari bahwa fakta tersebut menjadi suatu keunikan yang tidak dimiliki oleh daerah lain di Lampung Timur atau di Provinsi Lampung.

Bahkan Pugung Raharjo disebut-sebut sebagai daerah yang memiliki tinggalan budaya paling kompleks pada satu situs. Berbeda dengan situs-situs pada umumnya yang hanya memiliki tinggalan satu periode zaman saja, namun di Situs Pugung Raharjo terdapat tinggalan budaya dari zaman Pra-aksara, zaman Hindu-Budha serta zaman Islam.

Sejarah Penemuan Situs Pugung Raharjo

Tersingkapnya tinggalan budaya di Pugung Raharjo terjadi setelah dilakukan pembukaan hutan Pugung oleh para transmigran Jawa pada tahun 1957. Beberapa transmigran tersebut, yakni Barno Raharjo, Sardi, Karjo, Kodiran dan Sawal, melaporkan hasil penemuan kepada Dinas Purbakala.

Selang beberapa tahun sejak ditemukan, tepatnya pada tahun 1968, dilakukanlah penelitian awal oleh Lembaga Purbakala yang dipimpin oleh Drs. Buchori. Pada tahun 1973, Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional bekerjasama dengan Pennsylvania Museum University, melakukan pencatatan dan pendokumentasian kepurbakalaan di Pugung Raharjo. Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam Laporan Penelitian Sumatera.

Penelitian terus berlanjut, yakni pada tahun 1975,  tim Soekatno T.W.  mengadakan kegiatan pemetaan dan survei permukaan. Tahun 1977, Haris Sukendar mengadakan penelitian yang berhasil menemukan dan mengidentifikasi adanya sejumlah batu berlubang dan bergores beserta persebaran temuan. Pada tahun 1980 dilakukan ekskavasi, yang menghasilkan kesimpulan bahwa kompleks megalitik Pugung Raharjo memiliki luas sekitar 25 ha.

Pada tahun 1977/1978 hingga tahun 1983/1984 dilakukan pemugaran di Situs Pugung Raharjo oleh Direktorat Jenderal Perlindungan dan Pembinaan Sejarah dan Purbakala melalui Proyek Pembinaan dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Lampung.

Tinggalan Sejarah di Situs Pugung Raharjo

Peradaban awal manusia tidak terlepas terhadap peralatan dari bahan batu. Di Pugung Raharjo peninggalan budaya berbahan batu sangat beragam, seperti menhir (tugu batu), dolmen (meja batu), batu berlubang, batu asahan, batu pipisan, kapak batu, dan batu bergores. Selain benda-benda itu, ikon yang menarik di Situs Pugung Raharjo terkait zaman pra-aksara adalah  punden berundak, benteng tanah dan kolam air megalitik.

Kemudian tinggalan zaman Hindu-Budha dapat diketahui dari keberadaan arca Bodhisatwa (masyarakat menyebut arca Putri Badariyah) serta temuan 1247 Saka. Sementara itu dari zaman Islam ditandai dengan penemuan Prasasti Bojong, yang menerangkan jejak Kesultanan Banten di Lampung.

Keberadaan budaya tersebut memberikan suatu gambaran bahwa masayarakat Pugung Raharjo beribu-ribu tahun lalu telah memiliki kepandaian dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan mereka. Benda-benda dari batu contohnya memberikan  tanda bahwa masyarakat kala itu telah mengerti bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup dengan membuat alat-alat. Inilah suatu nilai yang dapat diwariskan bagi generasi muda Pugung Raharjo, untuk berinovasi dan berkarya sesuai zamannya.

Kemudian adanya temuan keramik asing yang ditemukan di situs Pugungraharjo cukup luas dimana kronologi keramik tersebut mulai dari abad ke-8 hingga abad ke-17 M. Keramik asing yang ditemukan di situs ini berasal dari Dinasti Tang, Cing, Sung, dan Ming. Bukti ini menunujukkan bahwa perdagangan atau pelayaran di abad 10 hingga abad 16 M di kawasan Way Sekampung sangat ramai.

Hal itu sekaligus membuktikan bahwa di masa lalu masyarakat di Pugung Raharjo merupakan masyarakat yang terbuka dan berperan aktif dalam lalu lintas perdagangan dan pertukaran budaya dengan bangsa di Nusantara dan bangsa asing. Hal ini semua menunjukan bahwa Pugung Raharjo bukanlah tempat yang ‘sepi’ akan peradaban dan budaya. Akan tetapi Pugung Raharjo adalah wilayah yang sangat penting dan bernilai di wilayah Lampung dan Indonesia.

Potensi Desa Pugung Raharjo

Paket lengkap yang ada di Pugung Raharjo, menjadi suatu nilai bagi masayarakat Pugung Raharjo saat ini untuk berani maju kedepan mengembangkan wilayahnya. Kejayaan masa lampau menjadi motivasi untuk membangun Pugung Raharjo khususnya dan Sekampung Udik umumnya menjadi daerah unggul dari semua sisi kehidupan. Terlebih daerah Pugung Raharjo merupakan daerah sentra perkebunan dan pertanian. Tanah yang subur sangat memungkinkan untuk dikembangkan menjadi daerah agro wisata, misalnya buah-buahan. Kemudian terdapat pula keragaman budaya, baik budaya Lampung, Jawa dan Bali. Kondisi ini sangat mendukung untuk menjadikan Pugung Raharjo sebagai destinasi wisata sejarah yang besinergi dengan agro wisata dan wisata budaya.

Terlebih generasi muda Pugung Raharjo juga memiliki potensi yang luar biasa untuk dapat membangun daerah. Kuncinya dengan pengembangan terpadu dan sinergi yang kuat maka kejayaan masa lampau dapat kembali hadir di tengah-tengah masyarakat Pugung Raharjo.

Referensi:

BPCB Banten. 2019. Mengulas Budaya Megalitik Situs Pugung Raharjo. Serang: BPCB Banten

 

Saptono, Nanang. 2012. Situs Pugung Raharjo dalam Konteks Pengembangan Wisata dalam Jurnal Purbawidya Vol. 1 No. 2

Taman Purbakala Pugungraharjo, Lampung Timur dalam kebudayaan.kemdikbud.go.id

Dampak Pendudukan Jepang di Indonesia

 Penyusun: Adi Setiawan

Kedatangan Jepang di Indonesia memberikan perubahan besar yang menyangkut semua hal. Sebagai pihak yang merasa berhak memerintah, Jepang kemudian mengeluarkan berbagai aturan yang harus ditaati oleh bangsa Indonesia. Adanya kebijakan-kebijakn itu sangat berpengaruh terhadap penduduk Indonesia. 

Bidang Politik

Tujuan utama pemerintah Jepang adalah menghapuskan pengaruh Barat dan menggalang dukungan masyarakat agar memihak Jepang. Pemerintah Jepang juga menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Janji kemerdekaan diucapkan oleh Perdana Menteri Tojo saat berkunjung ke Indonesia pada September 1943. Dalam bidang politik, Jepang menerapkan beberapa kebijakan antara lain: 

1. Melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang. 

2. Membentuk organisasi-organisasi sebagai alat propaganda. 

3. Membentuk pemerintahan militer dengan angkatan darat dan angkatan laut. 

4. Melakukan seikerei setiap upacara bendera, yaitu penghormatan ke arah Tokyo dengan membungkukkan badan 90 derajat untuk Kaisar Jepang Tenno Heika. 

5. Struktur pemerintahan sesuai keinginan Jepang.

6. Menjalin hubungan dengan tokoh nasionalis Indonesia untuk menarik simpati rakyat.

Bidang Sosial dan Budaya

Selama masa pendudukan Jepang, kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan. Penderitaan rakyat bertambah karena segala kegiatan rakyat dicurahkan untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang dalam menghadapi musuh-musuhnya. Terlebih rakyat dijadikan pekerja romusha (kerja paksa zaman Jepang) sehingga banyak jatuh korban akibat kelaparan dan penyakit.  Beberapa akibat pendudukan Jepang bidang sosial budaya antara lain: 

1. Kesulitan proses komunikasi antarpulau dan dunia luar karena semua saluran komunikasi dikendalikan Jepang. 

2. Semua nama-nama kota yang menggunakan bahasa Belanda diganti Bahasa Indonesia seperti Batavia menjadi Jakarta dan Buitenzorg menjadi Bogor. Teramsuk dalam penerbitan, surat kabar contohnya Soeara Asia (Surabaya),  Asia Raya (Jakarta),  Tjahaya (Bandung), Sinar Baroe (Semarang), dan Sinar Matahari (Yogyakarta).

3. Kebijakan Kinrohoshi yaitu tradisi kerja bakti secara massal pada masa pendudukan Jepang. 

4. Mendirikan pusat kebudayaan (Keimin Bunka Shidoso) pada 1 April 1943 untuk mengawasi karya para seniman agar tidak menyimpang dari tujuan Jepang. Adapun karya sastra yang berkembang seperti: Cinta Tanah Air karya Nur Sutan Iskandar, Palawija karya Karim Halim, Angin Fuji Karya Usmar Ismail.

5. Rakyat dijadikan romusha (kerja pakasa). .

6. Pemaksaan wanita menjadi jugun ianfu (wanita penghibur prajurit Jepang). 

Bidang Pendidikan

Pendidikan pada masa pendudukan Jepang dibagi menjadi beberapa tingkatan, seperti:  

Pendidikan Dasar (Kokumin Gakko atau Sekolah Rakyat)  Sekolah rakyat ini memiliki masa belajar selama enam tahun. Di mana Sekolah Rakyat adalah sekolah pertama yang merupakan konversi nama dari Sekolah dasar tiga atau lima tahun bagi pribumi di masa Hindia Belanda.  

Pendidikan Lanjutan  Terdapat dua pendidikan lanjutan, yakni Shoto Chu Gakko (Sekolah Menengah Pertama) dengan masa belajar tiga tahun dan Kato Chu Gakko (Sekolah Menengah Tinggi) yang juga memiliki masa studi tiga tahun.  

Pendidikan Kejuruan  Terdiri dari sekolah lanjutan yang bersifat vokasional antara lain bidang pertukangan, pelayaran, pendidikan, teknik, dan pertanian. 

Perguruan tinggi mengalami kemunduran, banyak perguruan tinggi yang ditutup pada 1943. Para pelajar dianjurkan masuk organisasi militer. Akibat pendudukan Jepang di bidang pendidikan, perguruan tinggi mengalami kemunduran dan banyak yang ditutup pada 1943. Hanya beberapa perguruan tinggi yang dibuka antara lain: Perguruan Tinggi Kedokteran (Ika Daigaku) di Jakarta Perguruan Tinggi Teknik (Kogyo Daigaku) di Bandung Selain itu, Jepang membuka Akademi Pamong Praja (Konkoku Gakuin) di Jakarta dan Perguruan Tinggi Hewan di Bogor.

Pendirian beberapa sekolah oleh pemerintah Jepang berhubungan dengan usaha penanaman ideologi Jepang yaitu Hakko Ichiu yang artinya Delapan Benang di Bawah Satu Atap.  Guru-guru dibebani tugas sebagai penyebar ideologi Hakko Ichiu. Di mana setiap daerah mengirimkan calon guru untuk mengikuti pelatihan dengan syarat mendapat persetujuan dari pimpinan Jepang.  Ketika kembali ke daerah masing-masing, guru tersebut wajib menanamkan ideologi Hakko Ichiu. 

Pada masa pendudukan Jepang, keadaan pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Dilakukan pembatasan pendidikan sebagai politik Jepang untuk memudahkan pengawasan. Berikut ini beberapa akibat pendudukan Jepang di bidang pendidikan: 

1.Para pelajar wajib mempelajari bahasa Jepang. 

2. Para pelajar harus mempelajari adat istiada Jepang, lagu kebangsaan Jepang Kimigayo, dan gerak badan (taiso) sebelum pelajaran dimulai. 

3. Bahasa Indonesia mulai digunakan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah dan menjadi mata pelajaran wajib. 

4. Para pelajar dianjurkan untuk masuk organisasi militer seperti Heiho (sebagai pembantu prajurit), Seinendan, dan Keibodan (pembantu polisi). Para pelajar dilatih baris berbaris dan perang meski hanya menggunakan senjata kayu. Para pelajar juga dijadikan Shuishintai atau barisan pelopor yang mendapatkan pelatihan yang berat. Latihan militer yang dianjurkan pemerintah Jepang kelak akan berguna bagi bangsa Indonesia.

Bidang Ekonomi

Jepang membutuhkan biaya Perang Pasifik, untuk itu mengerahkan semua tenaga kerja dari Indonesia. Tenaga kerja dari Indonesia dikerahkan untuk membuat benteng-benteng pertahanan. Jepang juga menerapkan sistem ekonomi erang yang disebut ekonomi autarki, artinya setiap daerah harus mampu memenuhi kebutuhannya sendiri sekaligus kebutuhan perang Jepang. Akibatnya, kondisi masyarakat dari segi ekonomi menyedihkan. Beberapa akibat pendudukan Jepang di Indonesia bidang ekonomi antara lain: 

1. Pembentukan barisan romusha dengan panitia pengarahan (romukyokai) di setiap daerah. 

2. Pengerahan tenaga kerja dari sukarela menjadi paksaan. 

3. Masyarakat wajib melakukan pekerjaan yang dinilai berguna bagi masyarakat luas. 

4. Obyek vital dan alat-alat produksi dikuasai dan diawasi ketat oleh pemerintah Jepang. 

5. Barang-barang keperluan hidup sulit didapat karena jumlahnya sedikit. 

6. Bahan makanan sulit didapat karena banyak petani menjadi romusha. 

7. Bahan-bahan pakaian sulit didapat bahkan menggunakan karung goni sebagai bahan pakaian. 

8. Obat-obatan sulit didapat. 

9. Peningkatan jumlah gelandangan di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya. Pasar gelap tumbuh di kota-kota besar. 

10. Inflasi parah karena uang yang dikeluarkan pemerintah Jepang tidak ada jaminannya.

Bidang Birokrasi dan Militer

Dalam bidang birokrasi, pemerintah Jepang mengeluarkan Undang-undang Nomor 27 Tentang Aturan Pemerintah Daerah dan UU No. 28 Tentang Pemerintah Shu (Syu) dan Tokubetsu Shi (Syi) yang menandai berakhirnya pemerintahan sementara. Kedua aturan tersebut merupakan pelaksanaan struktur pemerintahan dengan datangnya tenaga sipil dari Jepang di Jawa. Tenaga sipil dari Jepang ditempatkan di Jawa untuk melakukan tujuan reorganisasi pemerintahan Jepang yang menjadikan Jawa sebagai pusat perbekalan perang di wilayah selatan. 

Sesuai dengan UU tersebut, seluruh kota di Jawa dan Madura kecuali Solo dan Yogyakarta dibagi atas: Shu (syu) (karesidenan) Shi (syi) (kotapraja) Ken (kabupaten) Gun (kawedanan) So (kecamatan) Ku (desa).  Struktur pemerintahan sesuai keinginan Jepang yaitu desa disebut ku, kecamatan disebut so, kawedanan disebut gun, kotapraja disebut shi (syi), kabupaten disbeut ken dan karesidenan disebut shu (syu). Pembentukan provinsi yang dilakukan Belanda diganti dan disesuaikan dengan struktur Jepang sehingga daerah pemerintahan tertinggi adalah shu (syu). Meski luas wilayah shu (syu) sebesar karesidenan tetapi fungsinya berbeda. Residen adalah pembantu gubernur. Sedangkan shu adalah pemerintah otonomi di bawah shuchokan yang berkedudukan sama dengan gubernur. 

Pada masa pendudukan Jepang juga dibentuk Chuo Sangi-in (Dewan Pertimbangan Pusat) yang fungsinya tidak jauh berbeda dengan Volksraad. Bedanya, dalam Volksraad masih dapat dilakukan kritik pemerintah dengan bebas, tetapi tidak dapat dilakukan di Chuo Sangi-in. 

Perbedaan antara masa penjajahan sebelumnya dengan masa pendudukan Jepang adalah rakyat Indonesia mendapatkan manfaat pengalaman dan pelatihan militer mencakup dalam bidang ketentaraan, bidang pertahanan, dan bidang keamanan. Pelatihan militer yang diperoleh rakyat Indonesia adalah: Dasar-dasar militer Baris berbaris Latihan menggunakan senjata Organisasi militer Latihan perang Melalui propagandanya, Jepang berhasil membujuk penduduk untuk menghadapi Sekutu. Oleh karena itu, Jepang melatih penduduk dengan latihan-latihan militer. Pada 1943 Jepang semakin intensif mendidik dan melatih pemuda Indonesia di bidang militer. 

Jepang membentuk organisasi semi militer dan organisasi militer yang harus diikuti para pemuda di Indonesia untuk membantu Jepang yang semakin terdesak oleh Sekutu dalam Perang Pasifik. Seperti Seinendan, Keibodan (pembantu polisi), Fujinkai, Hizbullah dan Barisan Pelopor serta Heiho (sebagai pembantu prajurit) dan Peta (Pembela Tanah Air). 

Bekas pasukan Peta akan menjadi kekuatan inti Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), merupakan cikal bakal Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Sumber: Kompas.com

Kedatangan dan Organisasi Pendudukan Jepang

Penyusun: Adi Setiawan 

A. Kedatangan Jepang Di Indonesia

Bertepatan tanggal 8 Desember 1941 (7 Desember di Hawaii) Pearl Harbour, pusat pertahanan Amerika Serikat di Pasifik mendapat serangan dari angkatan udara Jepang serta angkatan lautnya mulai beraksi di seluruh Pasifik. Pada waktu yang bersamaan, angkatan darat Jepang mendarat di Indochina, Filipina dan Malaya. Mulai saat itu pecahlah perang Asia Timur Raya dan Amerika menyatakan perang terhadap Jepang. Pemerintah Hindia Belanda juga segera mengikuti jejak sekutu-sekutunya dengan menyatakan perang terhadap Jepang. Sejak itu pula serangan dari pihak Jepang diarahkan ke Indonesia untuk melumpuhkan pasukan Hindia-Belanda.

Penyerbuan tentara Jepang ke Indonesia diawali dengan dikuasainya Tarakan pada tanggal 10 Januari 1942, kemudian disusul penguasaan atas Balikpapan, Menado, Ambon, Makassar, Pontianak, dan Palembang. Dari sana kekuatan militer Jepang ke Pulau Jawa. Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang mendarat di Banten, Indramayu, dan Rembang. Batavia dapat diduduki pada tanggal 5 Maret 1942, begitu juga daerah-daerah lain seperti Surakarta, Cikampek, Semarang, dan Surabaya dapat dikuasainya. Pada akhirnya tanggal 8 Maret 1942 dibawah Panglima Militer Ter Poorten dan Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, Belanda menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Penyerahan itu dilakukan di Kalijati, Subang kepada Letnan Jenderal Imamura Hitsoji. Mulai saat itu berakhirlah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda dan dimulailah pendudukan militer Jepang di Indonesia.

    Meski kedatangannya, seperti juga Belanda, adalah untuk tujuan menjajah, Jepang diterima dan disambut lebih baik oleh bangsa Indonesia. Berikut alasan yang melatarbelakangi perbedaan sikap tersebut.

1. Jepang menyatakan bahwa kedatangannya di Indonesia tidak untuk menjajah, bahkan bermaksud untuk membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda.

2. Jepang melakukan propaganda melalui Gerakan 3A (Jepang cahaya Asia, Jepang pelindung Asia, dan Jepang pemimpin Asia).

3. Jepang mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia yang datang dengan maksud hendak membebaskan rakyat Indonesia.

4. Adanya semboyan Hakoo Ichiu, yakni dunia dalam satu keluarga dan Jepang adalah pemimpin keluarga tersebut yang berusaha menciptakan kemakmuran bersama

B. Pemerintahan Pada Masa Pendudukan Jepang

     Pemerintahan Militer

     Pendudukan Jepang di Indonesia dibagi dalam tiga wilayah:

1. Pemerintahan Militer Angkatan Darat ke-25 (Tentara Keduapuluhlima), wilayah kekuasaannya meliputi Sumatra dengan pusat pemerintahan di Bukittinggi.

2. Pemerintahan Militer Angkatan Darat ke-16 (Tentara Keenambelas), wilayah kekuasaannya meliputi Jawa dan Madura dengan pusat pemerintahan di Jakarta.

3. Pemerintahan Militer Angkatan Laut II (Armada Selatan Kedua), wilayah kekuasaannya meliputi Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusat pemerintahan di Makassar.

2. Pemerintahan Sipil

Susunan pemerintahan militer Jepang sebagai berikut.

1.  Gunshireikan (panglima tentara), kemudian disebut Saiko Shikikan (panglima tertinggi), merupakan pucuk pimpinan.

2.  Gunseikan (kepala pemerintahan militer), dirangkap oleh kepala staf tentara.

Menurut Undang-Undang No. 27 tentang Perubahan Tata Pemerintahan Daerah, seluruh Pulau Jawa dan Madura (kecuali kedua koci, Surakarta dan Yogyakarta) dibagi atas enam wilayah pemerintahan.

1. Syu (karesidenan), dipimpin oleh seorang syuco.

2. Syi (kotapraja), dipimpin oleh seorang syico.

3. Ken (kabupaten), dipimpin oleh seorang kenco.

5. Son (kecamatan), dipimpin oleh seorang sonco.

6. Ku (kelurahan atau desa), dipimpin oleh seorang kuco.

Dalam menjalankan pemerintahan, syucokan dibantu oleh Cokan Kanbo (Majelis Pemusyawaratan Cokan) yang terdiri dari tiga bu (bagian), yaitu Naiseibu (bagian pemerintahan umum), Keizaibu (bagian ekonomi), dan Keisatsubu (bagian kepolisian).

C. Organisasi Semi Militer dan Militer Bentukan Jepang

    Bentuk-bentuk organisasi kemiliteran yang dibentuk Jepang sebagai berikut:

1. Seinendan, yaitu barisan pemuda yang berumur 14 – 22 tahun.

2. Iosyi Seinendan, yaitu barisan cadangan atau seinendan putri.

3. Jibakutai, yaitu pasukan berani mati.

4. Keibodan, yaitu barisan bantu polisi yang anggotanya berusia 23 – 35 tahun. Barisan ini di Sumatra disebut Bogodan dan di Kalimantan disebut Borneo Konon Hokokudan.

5. Hisbullah, yaitu barisan semimiliter untuk orang Islam.

6. Heiho, yaitu pembantu prajurit Jepang berusia 18– 25 tahun.

7. Jawa Sentotai, yaitu barisan benteng perjuangan Jawa.

8. Suisyintai, yaitu barisan pelopor.

9. Peta atau Pembela Tanah Air, yaitu tentara daerah yang dibentuk oleh Kumakichi Harada berdasarkan Osamu Serei No. 44 23 Oktober 1943.

10.Gokutokai, yaitu korps pelajar yang dibentuk pada Desember 1944.

11.Fujinkai, yaitu himpunan wanita yang dibentuk pada tanggal 23 Agustus 1943.

D. Organisasi Politik Bentukan Jepang

1. Gerakan Tiga A

    Gerakan Tiga A merupakan organisasi propaganda untuk kepentingan perang Jepang. Organisasi ini berdiri pada bulan April 1942. Pimpinannya adalah Mr. Sjamsuddin. Tujuan berdirinya Gerakan Tiga A adalah agar rakyat dengan sukarela menyumbangkan tenaga bagi perang Jepang. Semboyannya adalah Nippon cahaya Asia, Nippon pemimpin Asia, Nippon pelindung Asia. Untuk menunjang gerakan ini, dibentuk Barisan Pemuda Asia Raya yang dipimpin Sukarjo Wiryopranoto. Adapun untuk menyebarluaskan propaganda, diterbitkan surat kabar Asia Raya. Setelah kedok organisasi ini diketahui, rakyat kehilangan simpati dan meninggalkan organisasi tersebut. Pada tanggal 20 November 1942, organisasi ini dibubarkan.

2. Putera (Pusat Tenaga Rakyat)

Pada tanggal 9 Maret 1943, diumumkan lahirnya gerakan baru yang  isebut Pusat Tenaga Rakyat atau Putera. Pemimpinnya adalah empat serangkai, yaitu Ir. Soekarno, Moh. Hatta, Ki Hadjar Dewantara, dan Mas Mansyur (“empat serangkai”). Gerakan yang didirikan atas dasar prakarsa pemerintah Jepang ini bertujuan untuk membujuk kaum nasionalis sekuler dan kaum intelektual agar dapat mengerahkan tenaga dan pikirannya untuk usaha perang negara Jepang. Gerakan ini ini tidak dibiayai pemerintahan Jepang. Walaupun demikian, pemimpin bangsa ini mendapat kemudahan untuk menggunakan fasilitas Jepang yang ada di Indonesia, seperti radio dan koran. Dengan cara ini, para pemimpin bangsa dapat berkomunikasi secara leluasa kepada rakyat. Sebab, pada masa ini radio umum sudah banyak yang masuk ke desa-desa. Pada akhirnya, gerakan ini ternyata berhasil mempersiapkan mental masyarakat Indonesia untuk menyambut kemerdekaan pada masa yang akan datang.

3. Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa (Jawa Hokokai)

    Jepang mendirikan Jawa Hokokai pada tanggal 1 Januari 1944. Organisasi ini diperintah langsung oleh kepala pemerintahan militer Jepang (Gunseikan). Latar belakang dibentuknya Jawa Hokokai adalah Jepang menyadari bahwa Putera lebih bermanfaat bagi pihak Indonesia daripada bagi pihak Jepang. Oleh karena itu, Jepang merancang pembentukan organisasi baru yang mencakup semua golongan masyarakat, termasuk golongan Cina dan Arab. Berdirinya Jawa Hokokai diumumkan oleh Panglima Tentara Keenambelas, Jenderal Kumakichi Harada. Sebelum mendirikan Jawa Hokokai, pemerintah pendudukan Jepang lebih dahulu meminta pendapat empat serangkai. Alasan yang diajukan adalah semakin hebatnya Perang Asia Timur Raya sehingga Jepang perlu membentuk organisasi baru untuk lebih menggiatkan dan mempersatukan segala kekuatan rakyat. Dasar organisasi ini adalah pengorbanan dalam hokoseiskin (semangat kebaktian) yang meliputi pengorbanan diri, mempertebal rasa persaudaraan, dan melaksanakan sesuatu dengan bakti. Secara tegas, Jawa Hokokai dinyatakan sebagai organisasi resmi pemerintah. Jika pucuk pimpinan Putera diserahkan kepada golongan nasionalis Indonesia, kepemimpinan Jawa Hokokai pada tingkat pusat dipegang langsung oleh Gunseikan. Adapun pimpinan daerah diserahkan kepada pejabat setempat mulai dari Shucokan sampai Kuco. Kegiatan-kegiatan Jawa Hokokai sebagaimana digariskan dalam anggaran dasarnya sebagai berikut.

a. Melaksanakan segala sesuatu dengan nyata dan ikhlas untuk menyumbangkan segenap tenaga kepada pemerintah Jepang.

b. Memimpin rakyat untuk menyumbangkan segenap tenaga berdasarkan semangat persaudaraan antara segenap bangsa.

c.  Memperkukuh pembelaan tanah air.

Anggota Jawa Hokokai adalah bangsa Indonesia yang berusia minimal 14 tahun, bangsa Jepang yang menjadi pegawai negeri, dan orang-orang dari berbagai kelompok profesi. Jawa Hokokai merupakan pelaksana utama usaha pengerahan barang-barang dan padi. Pada tahun 1945, semua kegiatan pemerintah dalam bidang pergerakan dilaksanakan oleh Jawa Hokokai sehingga organisasi ini harus melaksanakan tugas dengan nyata dan menjadi alat bagi kepentingan Jepang.

4. Cuo Sangi In (Badan Pertimbangan Pusat)

Ketika pemerintahan Jepang berada di tangan Perdana Menteri Toyo, Jepang pernah memberi janji merdeka kepada Filipina dan Burma, namun tidak melakukan hal yang sama kepada Indonesia. Oleh karena itu, kaum nasionalis Indonesia protes. Menanggapi protes tersebut, PM Toyo lalu membuat kebijakan berikut.

a.  Pembentukan Dewan Pertimbangan Pusat (Cuo Sangi In).

b. Pembentukan Dewan Pertimbangan Karesidenan (Shu Sangi Kai) atau daerah.

c. Tokoh-tokoh Indonesia diangkat menjadi penasihat berbagai departemen.

d. Pengangkatan orang Indonesia ke dalam pemerintahan dan organisasi resmi lainnya.

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, pada tanggal 5 September 1943, Kumakichi Harada mengeluarkan Osamu Serei No. 36 dan 37 Tahun 1943 tentang pembentukan Cuo Sangi In dan Shu Sangi Kai. Cuo Sangi In yang berada di bawah pengawasan Saiko Shikikan (Pemerintahan Tentara Keenambelas) bertugas menjawab pertanyaan Saiko Shikikan dalam hal politik dan pemerintah. Cuo Sangi In juga berhak mengajukan usul kepada Saiko Shikikan. Rapat-rapat Cuo Sangi In membahas pengembangan pemerintah militer, mempertinggi derajat rakyat, penanganan pendidikan dan penerangan, masalah ekonomi dan industri, kemakmuran dan bantuan sosial, serta kesehatan. Keanggotaan Cuo Sangi In terdiri atas 43 orang, yaitu 23 orang diangkat oleh Saiko Shikikan, 18 orang dipilih oleh anggota Shu Sangi Kai, dan dua orang anggota yang diusulkan dari daerah Surakarta dan Yogyakarta. Anggota Cuo Sangi In dilantik pada tanggal 17 Oktober 1943 dengan ketua Ir. Soerkarno, serta wakilnya dua orang, yaitu M.A.A. Kusumo Utoyo dan Dr. Boentaran Martoatmodjo. Cuo Sangi In dibentuk dengan tujuan agar ada perwakilan, baik bagi pihak Jepang maupun pihak Indonesia. Namun, agar tidak dimanfaatkan untuk perjuangan bangsa Indonesia, Cuo Sangi In mendapat pengawasan ketat dari pemerintah Jepang. Dilihat dari segi perjuangan bangsa Indonesia dalam memperoleh kemerdekaan, keberadaan Cuo Sangi In memang tidak berarti banyak. Akan tetapi, keberadaan lembaga ini berguna bagi pertambahan wawasan pengalaman kaum nasionalis Indonesia.

5. Majelis Islam A'laa Indonesia (MIAI)

MIAI merupakan organisasi yang berdiri pada masa penjajahan Belanda, tepatnya pada tahun 1937 di Surabaya. Pendirinya adalah K. H. Mas Mansyur dan kawan-kawan. Organisasi ini tetap diizinkan berdiri pada masa pendudukan Jepang sebab merupakan gerakan anti-Barat dan hanya bergerak dalam bidang amal (sebagai baitulmal) serta penyelenggaraan hari-hari besar Islam saja. Meskipun demikian, pengaruhnya yang besar menyebabkan Jepang merasa perlu untuk membatasi ruang gerak MIAI. Namun, keterbatasan kegiatan MIAI justru dirasakan kurang memuaskan bagi Jepang sendiri. Pada bulan Oktober 1943, MIAI secara resmi dibubarkan dan diganti dengan organisasi baru, yaitu Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Organisasi ini disahkan oleh Gunseikan pada tanggal 22 November 1943. Susunan kepengurusan Masyumi adalah ketua pengurus besar dipegang oleh K.H. Hasyim Asy'ari, wakil dari Muhammadiyah adalah K.H. Mas Mansur, K.H. Farid Ma'ruf, K.H. Mukti, K.H. Hasyim, dan Kartosudarmo. Adapun wakil dari NU adalah K.H. Nachrowi, Zainul Arifin, dan K.H. Mochtar.

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Membuat Buklet Sejarah

Pembelajaran utamanya berfokus pada aktivitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Sumber belajar bukan hanya sekedar dari guru, namun peserta didik harus mampu mengeksplorasi berbagai sumber belajar yang sesuai dengan tema dan tujuan pembelajaran. 

. 

Guru berupaya menjadikan dirinya sebagai fasilitator pembelajaran. Guru dalam hal ini berusaha untuk membantu peserta didik memecahkan masalah yang ditemui dalam proses pembelajaran. Sehingga aktivitas pembelajaran sebanyak mungkin harus diikuti oleh diri peserta didik. Mereka perlu aktif dalam pembelajaran. Guru mengarahkan peserta didik untuk mampu menggali informasi dan menganalisis hingga masalah dapat terpecahkan. 

. 

Begitupun dalam pembelajaran sejarah, seorang guru sejarah berusaha untuk menerapkan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Jika selama ini pembelajaran sejarah dikenal sebagai pembelajaran yang membosankan, itu mungkin karena pembelajaran masih didominasi oleh guru. 

. 

Maka perlu adanya suatu perubahan menyangkut pembelajaran sejarah. Pembelajaran yang berorientasi pada diri peserta didik sangat banyak ragamnya. Pada kesempatan ini penulis akan membahas desain pembelajaran sejarah berbasis pada projek, yakni membuat buklet sejarah. 

. 

Bagaimanakah mendesain pembelajaran sejarah dengan cara membuat buklet itu? 

. 

Pertama tentunya guru harus membuat perencanaan pembelajaran. Adapun dalam buklet sejarah ini dapat diterapkan pada semua materi sejarah. Pada perencanaan pembelajaran guru bersama peserta didik perlu menyiapkan bahan dan alat. 

. 

Adapun bahan dan alat seperti kertas hvs, gunting, pena, spidol warna, staples, dan penggaris. 

. 

Pada saat pembelajaran guru dapat membuka pembelajaran dengan menyampaikan judul dan tujuan pembelajaran. Kemudian guru menyampaikan pokok pembelajaran yang harus diselesaikan oleh peserta didik. 

. 

Peserta didik dalam memecahkan masalah mencari dari berbagai sumber seperti buku maupun internet. Hasil penemuan kemudian dituangkan ke dalam buklet. 

. 

Adapun cara membuat buklet:

1. Peserta didik melipat kertas menjadi dua bagian (jumlah kertas disesuaikan dengan kebutuhan) 

2. Kertas yang sudah dilipat kemudian distaples pada bagian tengah. 

3. Peserta didik membuat cover atau sampul buklet, yang terdiri atas tema pembelajaran, nama dan kelas. 

4. Peserta didik menuangkan hasil pemecahan masalah pada halaman buklet. Pada tahap ini guru membimbing peserta didik untuk membuat buklet semanarik mungkin. Peserta didik berusaha menunaikan ide kreatifitasnya, baik dalam penulisan maupun dalam membuat ilustrasi. 

. 

Setelah buklet selesai maka guru kemudian melakukan evaluasi dan penilaian atas buklet yang dibuat oleh peserta didik. Usahakan peserta didik bukan hanya mampu membuat buklet yang menarik, namun mereka juga harus memahami isi dari buklet yang mereka buat. 

. 

Demikian cara membuat buklet sejarah. Pada kesempatan berikutnya insyaallah akan penulis bahas lebih lanjut tentang membuat buklet dalam pembelajaran sejarah. 

. 

Adi Setiawan. 

Ledeng dan Petani

. 

Pemandangan berbeda di sepanjang bulak Sekampung-Batanghari. Hal itu karena hamparan persawahan yang mulai terisi oleh air ledeng. Fenomena ini menjadi penanda bahwa telah tiba musim tanam rendeng, petani mulai mengolah lahan sawah guna disiapkan menanam padi. 

. 

Sepanjang bulak antara Sekampung-Batanghari, dua kecamatan di Lampung Timur ini, beribu-ribu petak sawah terhampar. Dari petak-petak sawah inilah dihasilkan berton-ton gabah guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya di Lampung Timur. 

. 

Jika melihat hamparan persawahan ini, terbesit dalam hati bahwa sawah menjadi tumpuan hidup beribu-ribu keluarga di Sekampung dan Batanghari. Dari hasil panen, petani dapat mencukupi kebutuhan hidup. Bahkan lewat hasil panen banyak petani yang mampu membiayai pendidikan anak-anaknya hingga perguruan tinggi. 

. 

Sehingga keberadaan sawah dan petani adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu setiap kali memandang sawah bukan hanya muncul pemandangan padi saja, namun akan muncul di dalam hati sebuah pengorbanan dan harapan dari para petani. 

. 

Persawahan di Sekampung dan Batanghari merupakan lahan sawah irigasi. Sumber airnya berasal dari Way Sekampung. Melalui Bendung Argoguruh di Tegineneng, air Way Sekampung kemudian dialihkan di ke daerah Lampung Tengah, Metro dan Lampung Timur. Sekampung dan Batanghari adalah contoh dua daerah di Lampung Timur yang mendapatkan pasokan air dari Bendung Argoguruh. 

. 

Menengok sejarahnya, keberadaan Bendung Argoguruh dan aliran irigasi atau masyarakat biasa menyebut ledeng adalah bagian dari sebuah proyek transmigrasi orang-orang Jawa ke Lampung di tahun 1930an. Kultur masyarakat Jawa yang dekat dengan dunia pertanian, utamanya padi sawah membuat pemerintah kolonial Belanda kemudian membuka lahan persawahan di Lampung. Maka untuk memenuhi kebutuhan air dibangunlah Bendung Argoguruh. Pada perkembangannya Bendung Argoguruh bukan hanya mampu mengairi sawah-sawah di sekitarnya. Namun dengan semakin baiknya fasilitas pendukung, aliran air dapat mengalir hingga ke Batanghari bahkan Sekampung yang jaraknya berpuluh-puluh kilo meter. 

. 

Mengalir air dari Bendung Argoguruh ke Sekampung ini karena keberadaan ledeng. Ledeng ibarat organ penting dalam tubuh manusia. Karena ledeng adalah sarana  dalam mengalirkan air ke sawah-sawah petani. Dengan kata lain ada air maka akan panen. Adanya panen akan muncul harapan. 

. 

Itulah kehidupan yang selalu erat dengan satu dengan yang lain. Dan sejarahlah yang menjadi penghubung masa lalu dan masa kini. 

. 

Harley Davidson Sebagai Kendaraan Dinas Pejabat Belanda Di Daerah Kolonisasi Trimurjo-Metro

Oleh:

Pandu Pinuju Widodo (Pegiat Trimurjo Heritage & Guru Sejarah SMA Negeri 1 Trimurjo)

Sumber Arsip : KITLV-Leiden-Belanda

Nomor Arsip : 34578

Sebuah potret akan pejabat pemerintahan Hindia Belanda yang bertanggung-jawab pada urusan pertanian di wilayah Kolonisasi Trimurjo-Metro. Sosok tersebut bernama van J.H Brinkgreve, yaitu seorang konsultan pertanian di daerah kolonisasi Trimurjo-Metro.

.

Yang menarik di sini adalah jenis kendaraan yang digunakannya pada saat itu, yaitu motor pabrikan Amerika yang sangat fenomenal bernama Harley Davidson dengan seri-WLA keluaran 1930-1940. Perlu diketahui Harley Davidson adalah pabrikan motor dari Negeri Paman Sam, yang turut serta menyuplai kendaraan-kendaraan militer roda dua pada Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Harley Davidson seri-WLA dirancang ketahanannya dimedan perang, dengan meminimalisir konsumsi bahan bakar,mudahnya perawatan dan lain-lain.

.

Selain dimanfaatkan sebagai salah satu alat transportasi pada peperangan, Harley Davidson jenis ini juga dijadikan kendaraan alternatif untuk menyuplai bahan pangan dan kontroler pemerintahan Belanda di daerah-daerah terpencil, salah satunya daerah Kolonisasi Trimurjo-Metro.

.

Sumber Arsip : KITLV-Leiden-Belanda

Nomor Arsip : 34579

Foto di atas diambil pada tahun 1940, dimana terlihat motor Harley Davidson seri-WLA bernomor polisi BE 1250 sedang melintasi jalanan utama Trimurjo-Metro yang ditunggangi oleh salah satu pejabat Belanda bernama van J.H Brinkgreve, pada foto tersebut motor Harley Davidson menggunakan kereta samping atau biasa disebut sespan (sidecar).

.

Mungkin beberapa orang awam melihat ini adalah hal yang lumrah-lumrah saja, tetapi bagi beberapa penghemar otomotif dan sejarah hal tersebut adalah bukan hal yang biasa, mengingat kendaraan pabrikan amerika tersebut adalah kendaraan yang memiliki status sosial yang tinggi di zaman ini, mungkin hanya aristokrat atau para pengusahan kelas atas yang mampu membelinya. Tetapi hal yang unik dibuktikan, bahwa motor tersebut sudah pernah dijadikan kendaraan Dinas di daerah kolonisasi Trimurjo-Metro pada tahun 1940. 

.

Sumber Arsip : KITLV-Leiden-Belanda

Nomor Arsip : 34588

Slide terahir ini adalah contoh motor Harley Davidson seri WLA yang saya temui di internet, guna memperjelas visualisasi dari arsip-arsip pada slide sebelumnya.

.

Mengenai sosok rinci Brinkgreve mungkin akan kita bahasa di postingan selanjutnya.

.