Kondisi Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin

 

Adi Setiawan

 

A. Pengertian Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin adalah sebuah periode politik Indonesia yang dapat dilihat dengan memuncaknya posisi Presiden Soekarno dalam menggerakkan politik nasional. Periode Demokrasi Terpimpin dimulai sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

B. Latar Belakang Lahirnya Demokrasi Terpimpin

Ketidaksetabilan politik dan ekonomi Indonesia selama masa berlangsungnya Demokrasi Liberal, membuat Presiden Sukarno mengeluarkan gagasan diberlakukannya Sistem Demokrasi Terpimpin. Soekarno berharap sistem baru ini bisa mengentaskan berbagai krisis yang terjadi.

Gagasan Presiden Soekarno ini dikenal sebagai Konsepsi Presiden 1957. Pokok-pokok pikiran dalam konsepsi itu yakni:

§    Dalam pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang.

§    Pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai-partai politik dan kekuatan golongan politik baru, golongan fungsional atau golongan karya.

Maka pada 9 April 1957, Soekarno melantik kabinet berkaki empat atau Kabinet Karya. Empat unsur yang terwakilkan di Kabinet Karya yakni Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Sementara golongan politik dari masyarakat ditampung dalam Dewan Nasional yang disahkan pada 6 Mei 1957.

Demokrasi Terpimpin yang sudah dirintis pada 1957, sebenarnya baru resmi berjalan sejak 1959, ketika Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden. Dekrit Presiden dikeluarkan karena ketidakstabilan pemerintah. Badan Konstituante untuk menetapkan undang-undang baru untuk mengganti UUDS 1959.

 Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 berisi mengenai:

§      1. Dibubarkannya Konstituante

§      2. Diberlakukannya kembali UUD 1945

§      3. Tidak berlakunya lagi UUDS 1950

§     4. Dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) yang diberlakuakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

C. Peristiwa Politik Penting Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Pada masa diberlakukannya sistem Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno melakukan beberapa kebijakan. Pada saat itu Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Di dalam usaha menstabilkan politik, ia pun mengenalkan ajaran NASAKOM yakni Nasionalis, Agama dan Komunis. Berikut adalah peristiwa penting pada masa Demokrasi Terpimpin:

1. Pembebasan Irian Barat

Pembebasan Irian Barat menjadi program utama pemerintah Indonesia sejak diputuskan permasalahannya dalam Konferensi Meja Bundar Desember 1949. Program ini baru digenjot pelaksanaannya pada masa demokrasi terpimpin. Indonesia mengusulkan pembahasan ini dalam Konferensi Perdana Menteri dan kemudian Sidang Dewan Keamanan PBB pada 1956 sampai dengan 1960 hingga Indonesia memutuskan hubungan diplomatiknya pada bulan Agustus.

Amerika Serikat ditunjuk PBB untuk membantu menyelesaikan masalah Irian Barat, namun pada saat yang sama Indonesia mempersiapkan opsi militer. Jenderal Nasution mengamankan perjanjian senjata dengan Moskow, sementara Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat (Trikora).

Hal ini direspon Belanda dengan memperkuat perbatasan. Operasi Mandala dilakukan di bawah Pimpinan Mayjen Soeharto berhasil menguasai Terminabuan. Belanda mendapat tekanan dari AS untuk berunding, karena Indonesia mendapatkan dukungan penuh dari Uni Soviet.

Konflik berkelanjutan akan membuat AS dan Uni Soviet terlibat dalam agresi di Pasifik Barat Daya. Belanda melunak, dan akhirnya menyepakati Perjanjian New York pada Agustus 1962. Perjanjian ini ditindaklanjuti dengan penyerahan Irian Barat dari PBB ke RI secara sementara pada 1 Mei 1963.

2. Gerakan Non-Blok

Politik Luar Negeri Indonesia didasarkan pada prinsip bebas-aktif, sehingga dapat berhubungan dengan negara manapun yang berusaha mewujudkan perdamaian. Tidak terikat pada blok barat ataupun timur. Hal ini diterjemahkan dalam keikutsertaan Indonesia dalam Gerakan Non-Blok.

Gerakan ini berupaya untuk membentuk kekuatan netral dan mencegah konflik berkelanjutan antara AS dan Soviet sebagai dua kutub politik dunia. Gerakan ini juga menangani konflik-konflik seperti India-RRC, India Pakistan, dan kemudian Indonesia-Malaysia. Dua kali Konferensi Tingkat Tinggi di Beograd dan Kairo berupaya untuk memberikan tekanan kepada PBB untuk menekan konflik antara AS-Soviet dan memperingatkan bahaya perang antara keduanya. Meski begitu, dengan semakin memanasnya konflik Irian Barat, Indonesia menempel blok timur karena bersedia membantu persenjataan untuk berperang.

3. Konfrontasi Malaysia

Konfrontasi ini dimulai setelah Tengku Abdul Rachman mengumumkan pembentukan Federasi Malaya pada 27 Mei 1961, kebijakan ini didukung oleh Inggris dalam persiapannya. Kebijakan membuat hubungan Indonesia-Malaysia memanas yang dianggap mengganggu revolusi Indonesia dengan hadirnya pangkalan militer Inggris. Selain itu, Federasi Malaysia dianggap sebagai proyek neokolonial Inggris.

Indonesia, Filipina, dan Malaya melalui PBB melakukan peninjauan keinginan rakyat untuk bergabung dalam federasi. Namun federasi diproklamasikan sebelum peninjauan dilakukan oleh PBB. Indonesia memutuskan hubungan ekonomi dengan wilayah-wilayah Federasi Malaya pada 21 September 1963.

Konflik pecah di Kalimantan Utara, dan diskusinya berjalan alot sampai Mei 1964. Presiden kemudian mengucapkan Dwi Komando Rakyat sebagai tanda masuknya konfrontasi pada fase perang. Konflik ini mereda pada pertemuan di Tokyo pada 20 Juni 1964 untuk membuat Komisi Asia-Afrika dan menghentikan permusuhan terhadap Malaysia.

4. Keluar dari PBB

Indonesia memutuskan untuk keluar dari PBB pada Januari 1965, disebabkan oleh diterimanya Malaysia sebagai anggota PBB bahkan dewan keamanan tidak tetap. Aksi ini sangat disayangkan karena Indonesia kehilangan forum yang besar untuk memperjuangkan penyelesaian konfliknya dengan Malaysia.

Hal ini kemudian diganti dengan menginisiasi berdirinya New Emerging Forces (NEFO) sekaligus berlangsungnya Conference of New Emerging Forces (CONEFO) dan Games of Emerging Forces (GANEFO).

Meski begitu program ini tidak berjalan efektif, karena PBB adalah forum yang sangat penting, dan kebijakan Indonesia yang memperbanyak lawan disbanding lawan sangatlah buruk. Hal ini berlawanan dengan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Indonesia baru masuk kembali ke PBB pada masa Orde Baru.

5. Politik Poros

Pelaksanakan politik poros, yaitu dengan membentuk Poros Jakarta–Peking (Indonesia dan China), Poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Peking-Pyongyang (Indonesia, Kamboja, Vietnam Utara, China Dan Korea Utara).

 

D. Penyimpangan-Penyimpangan Demokrasi Terpimpin

Era demokrasi terpimpin yang ditandai dengan menguatnya posisi presiden Soekarno, didukung oleh TNI dan PKI. Seluruh kebijakan negara hampir selalu dikeluarkan oleh Presiden Soekarno, tanpa mempertimbangkan suara pihak-pihak lain. Penyimpangan yang dilakukan antara lain :

1. Membubarkan DPR hasil pemilu pada 4 Juni 1960, kemudian membentuk DPR-GR karena menolak anggaran belanja negara yang diusulkan pemerintah.
2. Membubarkan konstituante hasil pemilu melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959
3. Pembentukan MPRS yang disusun oleh presiden sendiri
4. Mengatur setiap sendi kehidupan negara melalui Manipol, Usdek, dan Nasakom
5. Mengangkat Ketua MPRS dan Ketua DPR-GR sebagai Menteri kabinet kerja.
6. Meningkatkan peranan ABRI dalam politik nasional
7. Membubarkan Masyumi dan PSI dalam kaitannya dengan PRRI dan Permesta.
8. Kekuasaan Presiden yang tidak terbatas, termasuk dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan secara sepihak seperti keluar dari PBB, konfrontasi Irian Barat dan Malaysia, Mengadakan CONEFO dan GANEFO.

 

Referensi:

https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/13/090000069/demokrasi-terpimpin-1957-1965---sejarah-dan-latar-belakangnya?page=all

https://www.studiobelajar.com/demokrasi-terpimpin/

https://ex-school.com/artikel/perkembangan-politik-pada-masa-demokrasi-liberal-dan-demokrasi-terpimpin