Sejarah Singkat Kecamatan Batanghari, Lampung Timur

Oleh: Adi Setiawan

Berita Kolonisasi di Batanghari

(Sumber: Regerings-almanak voor Nederlandsch-Indië, 1942)

 

Kecamatan Batanghari saat ini menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Lampung Timur dengan luas wilayah 7.552, 54 Ha. Kecamatan yang mayoritas masyarakatnya bersuku Jawa ini merupakan sentra produksi padi di Lampung Timur dengan total luas sawah sekitar 4.085, 79 Ha.

Adapun secara geografis wilayah Kecamatan Batanghari berbatasan:

1.           Sebelah Utara                 : Kecamatan Pekalongan

2.           Sebelah Timur                : Kecamatan Sekampung dan Kecamatan Bumi Agung

3.           Sebelah Selatan              : Kecamatan Metro Kibang dan Kabupaten Lampung Selatan

4.           Sebelah Barat                 : Kecamatan Metro Kibang dan Kota Metro

Berdasarkan Regerings-almanak voor Nederlandsch-Indië tahun 1942, wilayah Batanghari mulai dibuka pada tahun 1940 dengan didatangkannya masyarakat dari Pulau Jawa dalam program kolonisasi atau transmigrasi. Dalam pembagian pemerintahan di zaman kolonial Hindia Belanda, wilayah Batanghari dibagi menjadi beberapa bedeng yakni Bedeng 38 hingga Bedeng 52 dengan camat pertama adalah Ramelan Kosasih yang memerintah antara tahun 1940-1942. Wilayah kolonisasi di Batanghari ini diproyeksikan sebagai lahan pertanian padi, sehingga daerah ini juga mendapatkan pasokan air dari Sungai Way Sekampung, yang dialirkan dari Bendung Argoguruh, Tegineneng melalui ledeng atau saluran irigasi.

Pada zaman Jepang sebagaimana masyarakat lainnya di Lampung, masyarakat Batanghari juga mendapatkan pengaruh dari pemerintahan militer Jepang. Kaum laki-laki saat itu dijadikan Romusha atau tenaga kerja paksa pada proyek-proyek pemerintah Jepang. Kekurangan pangan dan sandang juga menjadi bagian dari penderitaan yang dialami masyarakat Batanghari pada masa pendudukan Jepang.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia atau tepatnya saat terjadi Agresi Militer Belanda II, wilayah Batanghari menjadi front perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Tercatat bahwa wilayah Batanghari menjadi penyangga eksistensi dari pemerintahan Metro saat itu. Karena pada bulan Januari 1949 Metro dikuasai oleh pasukan Belanda maka pemerintahan darurat dan markas TNI dipindahkan ke wilayah Batanghari. Oleh karena itu pula, pasukan Belanda kemudian melancarkan operasi militer di Batanghari seperti di Bedeng 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48 dan 49. Tak sedikit dari operasi militer yang dilakukan pasukan Belanda itu menimbulkan korban jiwa dan kehancuran rumah warga.

Kemudian, saat terjadi pembentukan Pemerintahan Negeri di wilayah Karesidenan Lampung, melalui Ketetapan Residen Lampung Tanggal 3 September 1952 No. 153/D/1952, wilayah Kabupaten Lampung Tengah dibagi menjadi 9 Pemerintahan Negeri, yang salah satunya adalah Negeri Tribuwono dengan pusat pemerintahan di Banarjoyo meliputi penggabungan desa-desa yang tadinya masuk bilangan Marga Tiga yaitu desa-desa: 1. Banjarrejo, 2. Bumiharjo, 3. Balerejo, 5. Bumimas, 6. Sumberrejo, 7. Telogorejo, 8. Adiwarno, 9. Banarjoyo, 10. Nampirejo, 11. Rejoagung, 12. Sumberagung, 13. Sribesuki, 14. Selorejo, 15. Tejosari.

Dalam Praktek Sistem Pemerintahan Negeri tersebut dirasakan adanya kurang keserasian dengan Pemerintah Kecamatan dan keadanya ini menyulitkan tugas pemerintah. Oleh sebab itu Gubernur Kepala Daerah Tinggat I Lampung mulai tahun 1972 mengambil kebijaksanaan secara bertahap untuk menghapus Pemerintahan Negeri dengan jalan tidak lagi mengangkat Kepala Negeri yang telah habis masa jabatannya dan dengan demikian secara bertahap Pemerintahan negeri di Lampung Tengah hapus, sedangkan hak dan kewajiban Pemerintah Negeri beralih kepada Pemerintahan Kecamatan setempat.

Kemudian karena terjadinya pemekaran wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan dibentuknya Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999, maka wilayah Kecamatan Batanghari menjadi bagian dari Pemerintahan Kabupaten Lampung Timur. Adapun desa-desa yang mejadi bagian dari Kecamatan Batanghari saat ini diantaranya Banjarrejo, Bumiharjo, Balerejo, Batangharjo, Bumi Emas, Sumberrejo, Telogorejo, Adiwarno, Banarjoyo, Nampirejo, Balekencono, Rejoagung, Sumberagung, Sri Basuki, Selorejo, Buana Sakti dan Purwodadi Mekar.

Referensi:

Regerings-almanak voor Nederlandsch-Indië, 1942

Ketetapan Residen Lampung Tanggal 3 September 1952 No. 153/D/1952

Monograf Pemerintah Kecamatan Batanghari 2015

Soepangat, dkk. 1994. Sejarah Perjuangan Kemerdekaan di Lampung Buku I. Bandar Lampung: DHD Angkatan 45